Toko Tani Indonesia Untuk Stabilisasi Pasokan Dan Harga Pangan
Jakarta, Liputan7up.com – Salah satunya permasalahan dalam penuhi keperluan pangan masyarakat adalah masih panjangnya mata rantai distribusi pangan. Perihal ini mengakibatkan harga pangan tidak konstan bahkan juga condong bertambah, sehingga memengaruhi daya beli masyarakat dalam penuhi keperluan pangannya.
Panjangnya mata rantai distribusi tidak dapat dilewatkan begitu saja. Untuk itu, Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian (Kementan) semenjak tahun 2016 menginisiasi usaha memotong mata rantai distribusi pangan dengan bangun Toko Tani Indonesia (TTI).
“Dengan begitu, TTI telah masuk tahun ke-3 yang kini telah berkembang jadi 3.655 TTI yang menyebar di 31 propinsi”, tutur Kepala BKP, Badan Agung Hendriadi.
Agung menuturkan pekerjaan ini mempunyai tujuan (1) mensupport stabilisasi supply dan harga pangan; (2) menyerap produk pertanian nasional terutamanya bahan pangan inti dan strategis; dan (3) memberi keringanan akses dan tingkatkan daya beli masyarakat pada bahan pangan inti dan strategis.
Serta yang lebih terpenting, imbuhnya, TTI bisa memotong mata rantau distribusi jadi 3 – 4 titik, yaitu petani yang tergabung dalam Kombinasi Grup Tani (Gapoktan) pada TTI dan TTI jual langsung pada customer.
Untuk mempermudah masyarakat kenal TTI, pasti butuh taktik pemasaran yang baik. Untuk itu, TTI ada dengan icon gambar petani dengan label Beras Fresh di paket muka, untuk membedakan dengan paket beras umum yg di jual di pasar.
Dengan operasional pekerjaan ini menyertakan produk petani yang dibeli oleh Gapoktan di harga lumrah, lalu disortasi, dikemas, dan distribusi langsung jadi beras fresh ke pedagang TTI yang berada di pasar atau daerah customer yang jadi acuan fluktuasi harga, di harga di bawah harga eceran paling tinggi/harga pasar.
“Petani yang tergabung dalam Gapoktan, dibawa menjalankan usaha perberasan dengan alur korporasi, sehingga tidak cuma berbudidaya padi, juga menjalankan manajemen korporasi melalui Gapoktan,” jelas Agung.
Selanjutnya Agung menuturkan, dalam perubahannya kedatangan TTI mendapatkan sambutan positif dari masyarakat, terpenting kelompok menengah ke bawah. Sebab beras yang di jual TTI ke customer dapat dijangkau dan berkualitas, yaitu di rata-rata Rp 8.500-8.800/kg di semua Indonesia.
Pekerjaan TTI sudah menyertakan 1.399 Gapoktan menjadi penyuplai bahan pangan, yang didalamnya ikut serta 125.910 petani dan 3.655 TTI menjadi outlet dalam pasarkan produk petani.
Dari bagian pengendalian harga pangan, TTI sudah berperan dalam menyetabilkan harga pangan. Perihal ini ditunjukkan dengan nilai coefisient variation (CV) dibawah 5 % menjadi salah satunya pengukuran dalam menghitung stabilisasi harga beras.
“Sebelum pekerjaan TTI dilaksanakan, nilai CV beras medium sebesar 4,28 %, sedangkan nilai CV tahun 2016 sebesar 2,59 % dan tahun 2017 sebesar 2,61 %,” detil Agung.
Untuk menjawab rintangan di masa digitalisasi dan perdagangan e-commerce, dan mempermudah aksesbilitas masyarakat terpenting perkotaan di lokasi Jabodetabek dalam mendapatkan pangan sampai ditempat, pada awal tahun 2018 sudah di kembangkan aplikasi e-commerce TTI.
Melalui service online berbasiskan aplikasi, TTI menjadi outlet bisa pesan beras fresh langsung pada Gapoktan.
Walau baru saja berjalan beberapa bulan, ketertarikan Gapoktan dan TTI di Jabodetabek untuk menggunakan e-commerce TTI cukuplah cepat. Terdaftar telah sekitar 273 Gapoktan dan 1.111 TTI turut serta dalam e-commerce ini.
Menjadi satu bentuk transparansi dan akuntabilitas pada publik, sudah ada Skema Info Toko Tani Indonesia (SITANI), yaitu skema berbasiskan aplikasi yang bisa dibuka melalui web dengan alamat: tti.pertanian.go.id.
Aplikasi ini berisi beberapa perihal pekerjaan TTI dari mulai info tempat gapoktan penyuplai dan TTI di semua Indonesia, transaksi Gapoktan pada TTI, transaksi harga dan stock di tingkat TTI, dan lain-lain. Ke depan info ini dapat jadikan business market intelligent.
“Dengan begitu, kedatangan TTI merupakan salah satunya instrumen inti dari kebijakan stabilisasi harga untuk membuat perlindungan produsen pada adanya kepastian harga dan pasar, memberi keringanan aksesbilitas pangan pada customer, dan mengatur inflasi,” tutup Agung.