Sopir Taksi Online Pelaku Pencabulan Akan Jalani Sidang
Jakarta, Liputan7up.com – Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Propinsi Kepulauan Riau, Ruslan Kasbulatov menyorot masalah upah anggota legislatif yang dalam beberapa tahun paling akhir sering dicicil.
“Upah kami seringkali dicicil itu bukti. Itu yang berlangsung saat ini karena kas daerah sering kosong,” kata Ruslan di Tanjungpinang, Senin (21/1) seperti diambil Pada.
Bahkan juga, ia mengutarakan upah Januari 2019 belumlah dibayar sampai kini. Walau sebenarnya semestinya pembayaran dikerjakan awal bulan. “Semestinya itu tidak ditunda-tunda. Saat ini kami memperjuangkan hak-hak beberapa staf dan karyawan, tapi dibalik itu upah kami belumlah dibayar,” katanya.
Tidak hanya upah belumlah dibayar, Ruslan pun menyorot cost perjalanan dinas yang pun sering ditanggulangi dahulu oleh anggota DPRD Kepri. Walau sebenarnya cost perjalanan dinas seharusnya dibayar langsung, bukan sesudah pekerjaan tuntas dengan menggunakan uang pribadi anggota legislatif.
“Saat saya jadi anggota DPRD Batam, beberapa hal seperti ini tidak pernah saya dapatkan,” katanya.
Ruslan mengakui telah mempertanyakan perihal itu pada Sekretaris dan Bendahara DPRD Kepri. Serta jawabannya, kas DPRD Kepri kosong sehingga upah belumlah bisa dialirkan ke anggota legislatif.
“Saya belumlah menanyakan perihal ini pada Gubernur,” katanya.
Menurutnya, pengendalian keuangan Pemprov Kepri jelek sehingga berlangsung defisit biaya. Kas daerah seharusnya tidak bisa kosong karena pemerintah mempunyai keharusan dengan beberapa pihak.
“Kami mengharap keadaan ini diperbaiki,” tuturnya.