[ad_1]
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Taufik Widjojono mengakui pihaknya mendapatkan tekanan dari Komisi V DPR RI terkait pembahasan usulan atau program aspirasi dalam bentuk proyek-proyek agar dimasukkan ke dalam APBN 2016.
“Oh iya. Itu pastilah. Mereka punya hak,” kata Taufik usai diperiksa di KPK, Jakarta, Rabu (1/6/2016).
Taufik sendiri tidak merinci mengenai pemaksaan dari Komisi V tersebut. Namun dia mengakui usulan program tersebut dari inisiatif Komisi V.
Dia mengaku Kementerian PUPR tidak bisa langsung menerima usulan tersebut karena harus melalui pembahasan.
“Oh enggak, enggak. Itu dibahas,” kata dia.
Dalam pertemuan yang berlangsung pada September 2015 tersebut, Taufik memastikan pertemuan dan dihadiri lima pimpinan Komisi V.
Sekadar informasi, dalam berkas tuntutan terdakwa Direktur PT Windhu Tunggal Utama, Abdul Khoir, terungkap adanya pertemuan informal pimpinan dan kapoksi Komisi V dengan pejabat-pejabat Kementerian PUPR.
[ad_2]
