[ad_1]
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wacana merumahkan 1 juta Pegawai Negeri Sipil (PNS) oleh pemerintah disambut positif anggota Komisi II DPR Luthfi A Mutty.
Dikatakannya wacana tersebut merupakan bagian dari roadmap reformasi birokrasi yang telah dibahas komisinya dengan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Kementerian Dalam Negeri beberapa waktu lalu.
Dalam roadmap tersebut disebutkan, langkah perampingan PNS bisa dilakukan untuk mereduksi para pegawai yang tidak mempunyai kompetensi yang mumpuni.
Perampingan tersebut dianggap akan berdampak positif bagi organisasi pemerintahan.
Kata dia, selama ini budaya organisasi di dalam lembaga pemerintahan sangat buruk.
Patologi PNS saat ini dinilainya berupa sikap lamban, korup, tingkat daya saing rendah, dan tidak berkompeten.
Hal ini tentunya telah memperburuk kinerja pemerintahan yang semestinya melayani masyarakat.
“Tentu rancana pemerintah untuk perampingan PNS ini bisa dipahami oleh semua pihak. Namun juga harus dilakukan sangat hati-hati,” katanya seperti dalam siaran pers yang diterima wartawan.
[ad_2]
