Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Miko Ginting menegaskan bulan Mei menjadi bulan yang sangat penting bagi rezim Jokowi.
Bulan ini banyak tragedi pelanggaran HAM yang terjadi pada masa silam tidak bisa diugkap oleh Jokowi.
Selain itu ada dua kejadian yang dianggap justru dikhawatirkan menambah suram masa depan HAM di Indonesia.
“Bulan Mei banyak melewati tragedi, ujian. Kasus Marsinah, Trisakti, penculikan aktivis, dan lain sebagainya tidak berhasil diungkap. Ditambah lagi bulan ini rezim Jokowi malah bubarkan ormas,” kata Miko.
“Rezim penguasa yang otoriter dan pernah berkuasa di Indonesia (Orde Baru) berpotensi lahir kembali,” tambah Miko.
Menurut Miko, upaya pemerintah Jokowi yang akan membubarkan organisasi kemasyarakatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) tanpa mekanisme sesuai undang-undang, bahkan belakangan menerbitkan Perppu agar dengan mudah membubarkan HTI justru menandakan rezim otoriter akan bangkit kembali.
Kekhawatiran ini kata Miko makin parah dengan pernyataan Presiden Jokowi yang mengatakan akan melawan semua organisasi yang jelas-jelas bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI.
“Presiden juga utarakan gebuk PKI, mengingatkan rezim otoriter,” tegas Miko.
Sebelumnya Presiden Jokowi mengatakan bahwa dia tidak bakal ragu menindak organisasi yang bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI.
“Saya dilantik jadi Presiden yang saya pegang konstitusi, kehendak rakyat. Bukan yang lain-lain. Misalnya PKI nongol, gebuk saja. TAP MPR jelas soal larangan itu,” ujar Jokowi saat bersilaturahmi dengan sejumlah pemimpin redaksi media massa di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (17/5).
