[ad_1]
JAKARTA – Guru Besar Manajemen Pembangunan Pesisir dan Lautan Institut Pertanian Bogor (IPB), Rokhmin Dahuri mengatakan, proyek reklamasi Teluk Jakarta harus menjadi pelajaran bagi pemerintah agar tak terulang di wilayah lainnya. Mengingat, proyek reklamasi ini masih ada yang dijalankan di daerah lainnya di Indonesia.
“Reklamasi Teluk Jakarta harus dijadikan pelajaran, jangan sampai studi Amdal belum selesai, kemudian pengkajian detail engineering, tapi proyek sudah mulai kan kacau ini,” kata Rokhmin saat diskusi Polemik Sindo Trijaya bertajuk ‘Nasib Reklamasi’ di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (23/4/2016).
(Baca Juga: Pertemuan Aguan dengan Pimpinan DPRD DKI Bicara soal Fee)
Menteri Kelautan dan Perikanan era Presiden Megawati Soekarnoputri ini mengaku senang dengan keputusan penghentian sementara proyek pembuatan 17 pulau di pesisir utara Jakarta itu. Menurut dia, pada masa moratorium ini, ada tiga hal yang perlu dilakukan pemerintah maupun penegak hukum, dalm hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Pertama bahwa seluruh yang melanggar hukum baik pemerintah daerah, maupun korporasi harus ditindak tegas supaya ada konsideran yang adil. Kedua disepanjang moratorium ini tidak boleh ada penambangan pasir di Banten dan daerah lain harus stop total,” ujar dia.
“Ketiga adalah melakukan review dan melibatkan publik hearing yang terbuka bukan hanya pakar yang terkelompok, tetapi semua stakeholder,” tambah Rokhmin.
Lebih lanjut, dengan melihat kenyataan yang terjadi saat ini di pesisir, Rokhmin mendesak agar dibangunnya kampung nelayan dan masyarakat pesisir yang sejahtera. Pasalnya, lanjut dia ada jarak atau ketimpangan yang jauh antara masyarakat kaya dengan miskin.
“Jadilah negara yang benar-benar membela rakyatnya jangan sampai modernisasi dan kemajuan hanya dinikmati sebagian orang,” tukas dia.
[ad_2]
