[ad_1]
JAKARTA – Direktur Eksekutif Yayasan Mangrove, Nurul Ikhsan menilai proyek reklamasi Teluk Jakarta yang digarap Pemprov DKI Jakarta, berdampak besar bagi masyarakat pesisir. Salah satu akibat yang bisa ditimbulkan dari mega proyek tersebut ialah terjadinya krisis ekologi di kawasan pantai utara Jakarta.
“Itu (reklamasi) dampaknya besar, dari 17 pulau, ada tiga di depan kita (Marunda), pulau O, P, Q. Dan itu di atas 10 ribu Ha. Nah ini jelas dampaknya akan ke mana-mana. Misal, aspek ekologi, akan terjadi kehancuran ekologi di ekosistem laut, kualitas air pasti ke darat dan memicu rob,” ujar Ikhsan saat berbincang dengan Okezone di kawasan Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, Sabtu (23/4/2016).
(Baca Juga: Reklamasi Teluk Jakarta Harus Jadi Pelajaran Pemerintah)
Ikhsan mengaku, sering berdiskusi dengan Pemprov DKI Jakarta. Bahkan, ia sempat meminta data terkait proyek reklamasi dan tak kunjung diberi hingga saat ini.
“Kami sering diskusi, kami minta data lahan yang dimiliki pemerintah, kami tidak dikasih. Karena banyak alih fungsi yang melibatkan oknum,” imbuhnya.
Tak hanya itu, Pemprov DKI Jakarta juga dianggap tidak memiliki program penanaman mangrove untuk mencegah terjadinya abrasi secara alami di kawasan pesisir. Bahkan, dalam RAPBD DKI Jakarta juga tidak disebutkan adanya belanja untuk membeli bibit mangrove.
“Rencana kerja anggaran (RKA) Pemprov tidak memprogramkan (penanaman mangrove). Pantai Indah Kapuk (PIK) itu wilayah konservasi pemerintah pusat. Pemprov tidak punya (konservasi mangrove). Dalam RAPBD itu tidak ada,” tukasnya.
[ad_2]
