Jakarta, Liputan7up.com – Presiden Joko Widodo ini hari kembali berkunjung ke Sumbawa serta Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kunjungan Jokowi untuk lihat dengan cara langsung proses rehabilitasi serta rekonstruksi Lombok saat gempa.
Akan tetapi, 18 Oktober 2018, kunjungan Jokowi ini diterima tindakan unjuk rasa mahasiswa. Beberapa puluh mahasiswa yang terhimpun dalam Front Perjuangan Rakyat (FPR) NTB mengadakan tindakan di Kota Mataram.
Massa menuntut pemerintah mewujudkan janjinya dengan memberi pertolongan buat korban gempa. Pertolongan ini berkaitan janji pencairan dana untuk bangun rumah korban yang hancur waktu gempa.
Koordinator FPR NTB, Zuki Zuarman, dalam orasinya menekan pemerintah memberi uang Rp50 juta pada korban gempa sesuai dengan janji Jokowi waktu kehadiran awal mulanya.
“Dalam pertemuan bersama dengan korban gempa awal mulanya, Jokowi langsung menjanjikan pertolongan uang Rp50 juta pada korban. Karena itu kami menuntut presiden selekasnya wujudkan janjinya,” katanya.
Ia ikut menjelaskan pertolongan Rp50 juta untuk tiap-tiap korban gempa, lewat proses pencairan yang berbelit-belit. Menurut dia, ribetnya proses birokrasi.
“Pertolongan Rp50 juta melalui proses birokrasi yang begitu repot serta proses yang begitu panjang untuk memperoleh pertolongan itu. Pada peroses pencairannya ikut tidak berbentuk uang kas tunai langsung di terima oleh korban, namun lewat kelompok penduduk,” ujarnya.
Diluar itu, mahasiswa menyoroti pertolongan sosial berbentuk pertolongan stimulus pemulihan sosial (BPSP). Pertolongan yang disebut berbentuk santunan untuk korban gempa serta jatah hidup yang dijanjikan Rp10.000 /hari.
“Sekarang ini ikut belumlah ada kejelasan realisasinya bahkan juga indikasinya terancam tidak untuk dialokasikan dengan terbitnya surat kementerian no 1899/L95.SET/9/2019. Pasti kebijaksanaan ini meningkatkan kesusahan hidup yang sekarang ini dirasa oleh korban,” katanya.
