[ad_1]
JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah selayaknya segera melakukan reshuffle jilid II. Terutama terhadap para menterinya yang dianggap kinerjanya memble atau kurang memuaskan ekspektasi publik.
Demikian dikatakan pengamat politik asal Universitas Padjajaran, Idil Akbar saat dihubungi, Sabtu (2/4/2016).
Menurut Idil ada sejumlah menteri yang dinilai kurang memuaskan kinerjanya, baik itu dari kalangan partai politik maupun non partai politik. Bahkan, di antaranya berasal dari partai pengusung presiden, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), hingga Nasdem.
“Beberapa menteri seperti Menko PMK Puan Maharani (PDIP, Menteri ESDM Sudirman Said (non parpol), Menkumham Yasonna H Laoly (PDIP) dan Mentan Amran menurut saya cukup layak untuk di-reshuffle,” ujar Idil.
Menurut Idil, sejumlah catatan buruk terkait kinerja Puan di antaranya hingga kini belum jelas kinerjanya. Bahkan, beberapa kali dia kerap blunder ketika meluncurkan website yang anggarannya ditaksir mencapai Rp140 miliar.
“Itu sebenarnya merusak kinerja pemerintahan,” sambungnya.
Kemudian, Menteri Yasonna, sambungnya, juga tak kalah heboh sepak terjangnya dalam polemik kepengurusan Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Dia dianggap merugikan banyak pihak lantaran mengeluarkan keputusan yang justru membuat konflik partai tersebut semakin berlarut-larut.
“Yasonna menurut saya paling layak untuk di-reshuffle, karena dalam beberapa persoalan terutama ketika mencuatnya dualisme PPP dan Golkar ada campur tangannya. Dia terlalu jauh mengintervensi parpol sehingga dualisme kepengurusan dua partai itu tidak kunjung usai,” tegasnya.
Sementara, Menteri asal Partai Nasdem, Idil menyoroti kinerja Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Ferry Mursyidan Baldan. Ferry dinilai menteri yang tak punya gebrakan dalam kinerjanya. Namun, kembali lagi Presiden yang memiliki kewenangan untuk me-reshuffle-nya.
“Menteri Ferry sejauh ini termasuk adem ayem kinerjanya. Tapi untuk konteks reshuffle perlu ada pertimbangan Presiden. Kita lihat dulu dari kinerjanya ke depan, kalau memang tidak juga ada kemajuan ya sudah tepat untuk di-reshuffle,” katanya.
Menteri yang juga masuk pengamatan Idil, yakni menteri dari non partai politik atau profesional, seperti Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Kinerjanya dalam mengejar target pemerintah untuk menyediakan 2 juta lahan pertanian dan swasembada pangan jauh dari kenyataan.
“Padahal pemerintahan ini sudah berjalan dua tahun tapi belum ada kinerja Mentan dalam bidang pangan. Sebenarnya menteri dari profesional mempunyai peluang besar untuk menujukkan kinerja atau tidak,” ujarnya.
Kemudian Menteri ESDM Sudirman Said. ‘Anak buah’ Jokowi dari kalangan non partai politik itu juga layak di-reshuffle merujuk kinerjanya, mulai dari kebijakan soal PT Freeport Indonesia. Dia juga kerap berseberangan dengan menteri lain yang ujungnya menimbulkan kegaduhan.
“Kita tahu Menteri ESDM agak kontraproduktif dalam memberikan proses-proses politik. Juga sering berseberangan dengan menteri-menteri lain, dan pada kasus Freeport menurut saya dia cukup layak untuk di-reshuffle,” katanya.
Idil menegaskan, Presiden harus segera mengambil keputusan ada tidaknya reshuffle jilid II dan sebaiknya paling lambat Juni 2016. Itu pun bila Presiden ingin menyelamatkan pemerintahannya. Terlebih, Presiden sendiri yang melontarkan wacana reshuffle pada akhir 2015 lalu.
“Jika tidak maka Presiden hanya akan lelah dengan urusan domestik terus jika tidak melakukan reshuffle terhadap menteri-menteri yang tidak menunjukkan kinerjanya dengan baik dan memuaskan,” pungkasnya.
[ad_2]
