Ketua Bidang Ekonomi Pengurus Pusat Muhammadiyah Anwar Abbas, meminta pemerintah Indonesia mempertimbangkan untuk mencabut izin Starbucks. Sebab, ideologi bisnis dan pandangan hidup pemiliknya, Howard Schultz tidak sesuai dan sejalan dengan ideologi Pancasila.
Adapun Howard diketahui sangat mendukung gerakan gay atau LGBT. Bahkan dalam rapat pemegang saham dari perusahaan tersebut, yang bersangkutan mengatakan jika ada diantara pemegang saham saat ini tidak mendukung perkawinan sejenis yang diperjuangkannya, maka dipersilahkan menjual sahamnya dan melakukan investasi di tempat lain.
Sikap Howard itu kata Abbas, tentu saja akan menjadi acuan, perhatian dan pedoman bagi seluruh pimpinan starbucks di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.
“Kita sebagai bangsa jelas-jelas tidak akan mau sikap dan karakter kita sebagai bangsa yang beragama dan berbudaya rusak dan berantakan karena kehadiran mereka,” ujarnya melalui pesan singkat.
Atas ideologi tersebut, ia sulit membayangkan, bagaimana jadinya bangsa Indonesia kalau seandainya sikap dan gaya hidup dari LGBT tersebut berkembang biak di negeri ini. Tentu katanya yang sudah pasti, akhlak dan moralitas bangsa akan ambruk dan rusak luar biasa.
“Untuk itu, mencegah tidak terjadinya hal demikian maka sudah saatnya masyarakat dan seluruh rakyat Indonesia untuk mempertimbangkan langkah-langkah pemboikotan terhadap produk-produk dari starbucks ini. Jika, seandainya sikap dan pandangan hidup mereka tetap tidak berubah,” pinta Abbas.
Hal ini dilakukan, agar jati diri bangsa Indonesia yang beragama dan berbudaya menjadi rusak. “Kita tidak mau karena nila setitik rusak susu sebelanga,” tegasnya.
Untuk itu, Muhammadiyah mengimbau pemerintah dan masyarakat agar melakukan langkah-langkah dan bertindak untuk menyelamatkan kepentingan bangsa dan negara dengan memboikot produk dari coffee shop asal AS itu.
“Jangan kita biarkan orang lain merusak dan mengacak-acak jati diri dan kepribadian kita sebagai bangsa yang beragama dan berbudaya,” pungkas Abbas.
