Center dan Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatatkan kepolisian sebagai sektor paling korup bersama rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS).
Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Komisaris Besar Martinus Sitompul mengatakan, responden dalam survei tersebut patut dicermati karena berkaitan dengan hasil survei yang dilahirkan.
“Sumbernya ICW itu dari mana? Survei mereka itu melalui siapa yang mereka lihat. Harus dilhat dulu, apakah daerah perkotaan, apa pedesaan, tingkat pendidikannya,” kata Martinus di Markas Besar Polri, Jakarta Selatan, Kamis (20/7).
Menurut Martinus, bila responden berasal dari kalangan yang pernah memiliki masalah dengan polisi seperti korban tindak kesewenangan aparat, maka hasil survei akan menunjukkan penilaian buruk.
Mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya ini pun mengambil contoh kasus dalam penerimaan anggota Polri.
Dia tidak menyangkal bahwa sejumlah masalah masih terjadi dalam proses penerimaan anggota Polri tahun ini. Namun, menurutnya, proses rekrutmen telah dilakukan lebih transparan dibandingkan sebelumnya.
“Sudah tidak tepat lagi seperti itu, kami sudah melakukan upaya-upaya zero korupsi di rekrutmen, di tempat-tempat lain kami juga sedang berupaya. Di rekrutmen sangat sulit untuk bisa bermain,” ucapnya.
Dia pun menuturkan, survei harus mewakili semua elemen masyarakat agar melahirkan hasil yang tidak bias dan akurat.
“Harus representatif untuk bisa menghasilkan sebuah survei yang signifikan dan mendekati ke sebuah kebenaran,” tutur Martinus.
Polling Center dan ICW mencatat kepolisian dan rekrutmen pegawai negeri sipil adalah sektor paling korup. Persepsi masyarakat menilai kedua sektor itu rentan korupsi.
Hal ini terbukti dari hasil survei yang melibatkan 2.325 responden sebagai sampel di 34 provinsi serta 177 kabupaten dan kota. Hasil survei tersebut menunjukkan, kepolisian dan rekrutmen CPNS dianggap berpotensi tinggi dalam hal perilaku korupsi.
“Sektor kepolisian dan pendaftaran CPNS dianggap sektor terkorup, masyarakat menilai CPNS masih rentan korupsi karena kalau engga ada orang dalam (kenalan) tetap susah lulus ujian,” kata peneliti ICW Febri Hendri di Hotel Sari Pan Pasific, Jakarta, Kamis (20/7).
Pandangan masyarakat terhadap dua institusi itu sebagai sektor terkorup mencapai angka 56 persen untuk lembaga kepolisian, dan 50 persen untuk rekrutmen PNS.
“Untuk lembaga kepolisian dinilai buruk karena adanya kepercayaan dari masyarakat polisi dianggap sebagai aparat negara yang suka minta uang di jalanan,” kata dia.
