Jakarta, Liputan7up.com – Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agus Andrianto mengatakan, akan turunkan 13 ribu personil untuk mengamankan serangkaian pelaksanaan Pemilihan presiden dan Pileg sampai April 2019 yang akan datang.
“Jumlahnya ada 13 ribu lebih, 2/3 kemampuan ditambah 1/3 kemampuan TNI yang stand by on call setiap saat dibutuhkan memback up Polda Sumut dalam melawan Pileg dan Pemilihan presiden 2018/2019,” kata Agus di Mapolda Sumut, Medan, Selasa (24/9).
Dia juga mengakui, konstruksi yang akan digunakan nanti sama dengan dari arahan Kapolri Jenderal Tito Karnavian pada saat pimpin apel Mantap Brata di Lapangan silang Monas, Jakarta Pusat, Senin (18/9) lalu.
Kita ikuti gagasan operasi yang dilaksanakan oleh Mabes Polri, kita uraikan di dalam operasi Mantap Brata toba 2018/2019 dimana tiap-tiap tingkatan tentu ada kerawanan, tiap-tiap kerawanan kita petakan lalu kita kerjakan beberapa langkah melalui semua satgas operasi yang dituangkan di dalam susunan organisasi Mantap Brata 2018,” katanya.
Seperti didapati, Kapolri Jendral Tito Karnavian mengatakan TNI-Polri mempunyai cukuplah pengalaman mengatasi Pemilu tingkat nasional. Akan tetapi, menurut dia, Pemilu 2019 memerlukan perlakuan tambahan di banding tahun awal mulanya.
“Kita meramalkan, pertandingan dalam rencana kontestasi ini akan berlangsung di tingkat nasional dan dapil di daerah semasing. Bahkan juga di daerah spesifik pertandingan di satu partai juga ada karena nomer urut. Oleh karena itu kerawanannya tidak hanya nasional, berada di daerah dapil semasing,” kata Tito dalam pidatonya di Monas, Jakarta Pusat, Selasa (18/9).
Operasi Mantap Brata 2019 dilaksanakan saat 397 hari dari mulai 20 September 2018 s/d Oktober 2019. Sekitar 300 ribu personil TNI Polri dilibatkan dan ditebar di semua daerah.
“TNI-Polri yang mempunyai organisasi yang begitu ekstensif sampai ke beberapa daerah dengan jumlahnya personil besar, mempunyai alutsista, dan mempunyai pekerjaan mengawasi keutuhan NKRI pasti mempunyai arah besar. Dari pojok pandang keamanan, kontestasi ini membelah masyarakat jadi pilihan-pilihan dan akan punya potensi (perseteruan),” jelas dia.
