[ad_1]
liputan7upcash.com, JAKARTA- Arahan Presiden Jokowi terhadap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang dipimpin Susi Pudjiastuti, membenarkan penilaian sementara pihak, termasuk DPR.
Bahwa KKP belum fokus pada pemberdayaan sumber daya kelautan dan perikanan sehingga mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat (nelayan, pesisir dan industri perikanan-kelautan). Hal ini diungkap oleh anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PKS, Mahfuz Sidik, Senin (20/6/2016).
Politikus PKS dari daerah pemilihan Cirebon dan Indramayu ini menjelaskan, KKP selama ini terlalu berorientasi pada penanggulangan penangkapan ikan secara ilegal.
Bahkan belakangan KKP terjebak dalam orientasi untuk menjaga keamanan wilayah perairan dan laut indonesia.
Hal yang sebenarnya bukan tupoksi utama KKP. “Menjadi benar presiden meminta KKP berkoordinasi dengan TNI dan Polri dalam urusan pengamanan wilayah perairan ini,” ujar Mahfuz.
Hal lain yang gencar dilakukan KKP adalah menjaga kelestarian sumberdaya kelautan melalui regulasi ketat mengenai aturan penangkapan ikan.
Yang tidak diikuti oleh kebijakan alternatif dan fasilitasi bagi para nelayan.
[ad_2]
