Perekonomian Indonesia dinilai masih terpuruk. Kinerja Tim Ekonomi Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang dipimpin Menko Perekonomian Darmin Nasution dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indarwati, dinilai dapat membahayakan perekonomian kedepan.
Pengamat Ekonomi Universitas Indonesia, Ichsanuddin Noorsy menilai, kebijakan tim ekonomi Jokowi ‘menampar wajah pemerintahan’ atau berdampak masalah. Menurutnya, kebijakan menjadikan upaya perbaikan sistem keuangan negara tidaklah tepat sasaran.
“Rupiah tetap saja merosot, bahan-bahan pokok naik, beban hidup rakyat makin sulit, karena tidak juga terselesaikan oleh tim ekonomi Jokowi. Alhasil laju pertumbuhan ekonomi kita menurun,” kata Noorsy saat dihubungi di Jakarta.
Ia menilai, fokus orientasi kebijakan tim ekonomi Jokowi yang menekankan pada sektor rill mengabaikan sektor keuangan dinilai menjadi penyebab ambruknya ketahanan keuangan nasional.
“Karena hampir semua perekonomian di dunia kecuali Tiongkok, tidak pernah terdapat kasus sektor rill dapat mengimbangi sektor perdagangan keuangan. Harusnya pemerintah menerapkan keseimbangan antara keduanya,” katanya.
Ia melihat, kalaupun pemerintah bersikeras untuk memfokuskan arah kebijakan ekonomi terpusat pada sektor riil, maka langkah utama yang harus dilakukan ada observasi kemampuan nasional.
“Jangan sampai ternyata sektor rill kita justru tidak siap untuk mengimbangi sektor keuangan. Kalau tidak siap, akibatnya seperti sekarang, mata uang kita merosot, ekonomi kita anjlok” Tandasnya.
Ketimpangan Ekonomi
Disisi lain, Anggota Komisi XI DPR, Refrizal mengemukakan, terdapat beberapa hal yang cukup menggembirakan, namun terdapat pula hal-hal yang perlu mendapat porsi perhatian lebih oleh pemerintahan Jokowi-JK.
Menurutnya, berdasarkan data Global Wealth Report yang dirilis oleh Credit Suisse’s tahun 2016, Indonesia menempati posisi keempat negara dengan tingkat ketimpangan ekonomi tertinggi di dunia. Di mana 1 persen orang terkaya di Indonesia menguasai 49,3 persen kekayaan nasional. Secara berurutan, empat negara dengan ketimpangan tertinggi adalah Rusia (74,5 persen), India (58,4 persen), Thailand (58 persen), dan Indonesia.
“Dari data yang dirilis oleh Credit Suisse, Indonesia masuk dalam kondisi ketimpangan yang mengerikan. Di 2017 ini kami harap pemerintah serius mengatasi persoalan ini dan mampu menjawab problem distribusi pendapatan,” ujarnya.
Tak Kompeten
Sebelumnya, Sekjen Pro Demokrasi, Satyo Purwanto mengatakan, terpuruknya ekonomi Indonesia akibat tim ekonomi Presiden Jokowi di bawah komando Darmin Nasution, Sri Mulyani, dan Rini Soemarno, sangat tidak kompeten. Justru mereka membawa Indonesia semakin dalam terjerembab jeratan hutang luar negeri.
Baru-baru ini, Pemerintahan Jokowi sempat mengumumkan kondisi perekonomian Indonesia tahun 2016. Disitu disebutkan Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,02 persen. Selain itu, kemiskinan juga disebutkan ada penurunan, pengangguran ikut berkurang dan kesempatan kerja meningkat.
“Data ini ingin menunjukkan bahwa Indonesia di bawah pemerintahan Jokowi memiliki pertumbuhan ekonomi yang bagus,” kata Sekjen Pro Demokrasi, Satyo Purwanto.
Namun setelah dikaji lebih dalam laporan BPS tersebut, menurut Satyo, sangat paradoks dan menyesatkan. Ternyata pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sedikit ada peningkatan tersebut tidak diikuti dengan peningkatan indikator kesejahteraan mayoritas rakyat Indonesia.
Sebab faktanya, jelas Satyo, kemampuan pemerintah menurunkan angka kemiskinan sangat tidak signifikan jika dibandingkan dengan kekuatan APBN yang mencapai Rp2 ribu triliun lebih.
