Kebijakan Mendikbud, Muhadjir Effendy, yang akan memberlakukan Full Day School (FDS), terus menuai kritik. Kali ini, kritikan datang dari Pengurus Pusat Majelis Dzikir Hubbul Wathon. Mereka menolak karena kebijakan sekolah lima hari dalam sepekan tersebut akan merusak tatanan pendidikan kultural yang selama ini sudah terbangun. Misalnya, Madrasah Diniyah yang sudah bertahun-tahun jadi sarana pendidikan agama bagi anak-anak warga Nahdlatul Ulama (NU).
“Wajar jika NU begitu keras menolak kebijakan Full Day School ini. Karena Madrasah Diniyah milik NU akan lenyap. Padahal Madrasah Diniyah sudah terbukti efektif sebagai institusi pembentuk dan menjaga karakter bangsa Indonesia,” kata Sekjen PP Majelis Dzikir Hubbul Wathon, Hery Haryanto Azumi, yang juga menjabat Wakil Sekjen PBNU di Jakarta, Sabtu (17/6).
Meski banyak penolakan, kenyataannya Mendikbud masih bergeming. Namun jika kebijakan itu akan dijalankan, justru akan merugikan pemerintahan yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebab, selama ini Presiden Jokowi selalu menjaga dan intensif bersilaturahmi dengan para kiai-kiai pesantren.
“Saya khawatir kebijakan Mendikbud ini merusak hubungan baik Presiden Jokowi dengan pesantren. Dan upaya Presiden Jokowi intensif mendatangi pesantren-pesantren selama ini jadi tidak ada artinya,” ujar mantan Ketua Umum PB PMII ini.
Hery juga mencurigai kebijakan Muhadjir Effendy tersebut punya maksud terselubung. Sebab ketika dikritik dari berbagai kalangan, justru Mendikbud tak memberi respons positif.
“Saya jadi curiga dengan Mendikbud. Ada apa kok dia ngotot sekali ingin merealisasikan Full Day School. Patut dicurigai, Mendikbud punya agenda sendiri,” ungkapnya.
