[ad_1]
JAKARTA – Pemuda Partai Persatuan Indonesia (Perindo) merasa miris dengan adanya pemberitaan terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap jaksa di beberapa daerah, belakangan ini.
Menurut Ketua Umum DPP Pemuda Perindo, Effendi Syahputra, tertangkapnya jaksa dalam OTT oleh KPK di kantor Kejati Jabar dan beberapa minggu sebelumnya di Kejati Jakarta semakin menunjukan keterpurukan manejemen pengelolaan jaksa yang ideal di dalam institusi Kejaksaan Agung di era Jaksa Agung HM Prasetyo ini.
“Dua penangkapan jaksa berturut-turut di Jakarta dan di Jawa Barat menunjukan kelemahan pengawasan jaksa yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung, sehingga dalam periodik waktu tertentu bisa sekaligus terkena aksi OTT oleh KPK,” dalam keterangan tertulisnya, Rabu (13/4/2016).
Effendi menambahkan, dua penangkapan Jaksa di dua wilayah hukum yang digerebek langsung di kantor Kejaksaan Tinggi masing-masing jelas menjadi aib yang memalukan institusi kejaksaan di bawah era kepemimpinan HM Prasetyo, dan skandal memalukan ini jelas-jelas hanya terjadi di era HM Prasetyo.
(Baca juga: KPK Tangkap Anak Buah Jaksa Agung di Jawa Barat)
Penangkapan Jaksa dalam OTT ini menjadi bukti sahih, bahwa Jaksa Agung HM Prasetyo yang berasal dari partai politik (parpol) terlalu banyak berwacana dan hanya melakukan manuver-manuver politik demi pencitraan, tanpa melihat bobroknya sistem pengawasan kejaksaan di tingkatan bawah.
Penangkapan Jaksa di OTT ini juga semakin memperlihatkan bahwa Figur HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung tidak memberikan suri teladan bagi jaksa-jaksa di bawahnya, jaksa-jaksa di bawah seolah kehilangan sosok panutan pemimpin yang baik dan berintegritas dalam penegakan hukum.
“Terkait hal ini, mengingat hal tersebut adalah bukti kegagalan kinerja Jaksa Agung, maka kami meminta agar presiden jokowi segera me-reshuffle posisi Jaksa Agung agar lembaga yang sangat strategis dalam penegakan hukum ini dapat bersih dan menjadi garda terdepan dalam penegakan hukum di Negara ini.
Selain itu, HM Prasetyo juga diminta dengan suka rela mengakui kegagalannya dalam pembinaan dan pengawasan serta sistem manejemen kejaksaan untuk mundur dari jabatannya sebagai Jaksa Agung, karena telah gagal dalam mengamban misi penegakan hukum.
“Meminta agar selanjutnya posisi Jaksa Agung diberikan kepada tokoh-tokoh bangsa yang berintegritas dan terbebas dari kepentingan-kepentingan pribadi maupun kelompok ataupun kepentingan politis lainnya,” tuturnya.
[ad_2]
