[ad_1]
NIAS – Pemadaman listrik yang sudah memasuki hari ke-12 di Kepulauan Nias membuat sejumlah kepala daerah kecewa dengan janji-janji akan dari pihak Perusahaan Listrik Negara (PLN).
Sebelumnya, pihak PLN menjanjikan pasokan listrik di pulau tersebut akan kembali normal secepatnya.
“Saya sangat kecewa dengan janji PLN yang katanya mampu menyelesaikan krisis listrik di Kepulauan Nias paling lama tanggal 10 April 2016, namun kenyataannya tidak sama sekali,” kata Bupati Nias Sokhiatulo Laoli, Selasa 12 April 2016.
Sokhiatuklo mengatakan, pihaknya sudah bekerja keras dan mencoba melakukan antisipasi sebelum pemadaman total terjadi dengan mengajukan surat permohonan perpanjangan kontrak, hingga melakukan pertemuan dengan pihak PLN, baik Direktur Utama PLN, Sofyan Baasir, Menteri ESDM hingga menyurati Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Kami tidak bisa mengeksekusi pemulihan secepatnya, karena itu domainnya PLN, tetapi PLN sudah janji segera dihidupkan, namun menurut hemat saya, solusi utamanya pihak APR harus beroperasi kembali,” ujar dia.
Menurutnya, upaya PLN mendatangkan sejumlah mesin genset mobile hanyalah sebuah solusi sementara, bahkan hanya untuk menyenangkan warga Nias saja. “Meskipun pada saat ini sudah ada sebanyak 46 genset tiba di Nias, dengan kapasitas daya hampir 6 Mega Watt (MW). Nias itu butuh 24 MW bukan 6 MW,” tegasnya.
Sebelum terjadinya pemadaman total minggu lalu, Sokhiatulo mengaku, pihaknya sudah menghubungi Kapolda Sumatera Utara untuk mencegah adanya demo besar-besaran jika pemadaman terjadi di Kepulauan Nias.
Selain itu, dia juga diam-diam mendatangi Kedutaan Besar Amerika di Jakarta untuk meminta pihak Duta Besar Amerika menegur Amerika Power Rental (APR), terkait pelayanannya di Kepulauan Nias yang menyebabkan ratusan ribu rakyat merasakan dampak krisis listrik.
“Hasilnya beberapa waktu lalu saya dihubungi dari PLN yang menyatakan bahwa PLN dan APR akan duduk bersama kembali membicarakan pemulihan energi listrik di Kepulauan Nias dan PLN akan membayarkan hutangnya yang mencapai Rp70 miliar kepada pihak APR,” ungkapnya.
Menurut dia, para kepala daerah di Kepulauan Nias sudah sepakat bahwa kejadian ini merupakan sebuah bencana nasional.
[ad_2]
