[ad_1]
liputan7upcash.com, JAKARTA – Pengamat politik Boni Hargens mengatakan, Presiden Joko Widodo dapat mendengarkan usulan dari partai politik dalam menentukan pengganti Jenderal Badroddin Haiti sebagai Kepala Kepolisan RI (Kapolri).
Namun, sifat dari usulan-usulan tersebut hanya seperlunya saja atau tidak wajib diterima.
Masukan-masukan dari partai, menurut Boni, juga terbuka untuk disampaikan. Tetapi, perlu diingat bahwa itu hanya menjadi pertimbangan dan bukan menjadi keharusan yang memaksa presiden untuk memilih.
“Usulan-usulan itu boleh diberikan, tapi tidak boleh mereduksi hak prerogatif presiden,” ujar Boni dalam sebuah diskusi di bilangan Jakarta Pusat, Jumat (3/6/2016).
“Partai politik mana pun tidak boleh mengganggu presiden, dalam hal ini, biarkan presiden bekerja,” kata dia.
Menurut Boni, ada tiga syarat yang harus menjadi kualifikasi para calon kapolri pengganti Badroddin.
Pertama, figur tersebut harus loyal terhadap Pancasila dan UUD 1945. Terlebih seperti situasi saat ini banyak bermunculan gerakan-gerakan yang ingin merusak falsafah dan dasar negara Indonesia.
[ad_2]
