[ad_1]
JAKARTA – Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) versi Muktamar Jakarta secara tegas mengecam pernyataan dari luar partai yang ikut campur dalam upaya islah yang selama ini tengah diupayakan oleh partai berlambang kakbah itu.
Sikap PPP Djan ini merujuk pada pernyataan yang disampaikan Ketua Umum Pengurus Pusat Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi), Usamah Hisyam. Di mana Usamah telah lancang menyebut bahwa PPP kubu Djan tidak beritikad baik melaksanakan islah.
“Ini adalah pernyataan sikap dikaitkan dengan wacana islah yang sedang digulirkan oleh sejumlah orang (di luar partai). Kami sangat serius apa yang disebut dengan islah,” tegas Ketua Bidang Komunikasi dan Informasi DPP PPP Ahmad Gozali Harahap, di Jakarta, Senin (21/3/2016).
Menurut Gozali, Parmusi adalah organisasi baru dan bukan salah satu pihak yang ikut terlibat dalam pembentukan PPP. Untuk itu, Parmusi tak berkompeten menanggapi islah dan gugatan terhadap pemerintah mengenai dugaan adanya ikut campur pemerintah dalam konflik PPP.
“Pendiri PPP adalah MI (Partai Muslimin Indonesia). Untuk itu posisi Usama tidak kompeten beri komentar,” tegas dia.
Sementara itu, Ketua Bidang Hukum DPP PPP, Jou Hasyim menekankan bahwa memang ada sejumlah pihak yang mencoba ‘bermain’ dengan bersandar pada Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna H Laoly.
“Ini sudah clear. Tidak ada lagi perselisihan. Ada oknum-oknum tertentu mau mencoba bermain dengan SK perpanjangan Muktamar Bandung,” katanya.
Jou mengatakan, agar semua pihak yang memang tidak berwenang mendamaikan kisruh internal PPP tak usah ikut memberikan komentar atau ikut campur. Hal itu, lantaran Djan Faridz Cs menganggap ‘lawan’ PPP sekarang adalah pemerintah.
“Kami berkonflik bukan lagi dengan pihak Romi. Kami berkonflik dengan pemerintah, dalam hal ini Menkum HAM,” tandasnya.
[ad_2]
