Wakil Presiden, Jusuf Kalla mengakui ketimpangan ekonomi masih menjadi masalah besar pemerintah saat ini. Salah satu penyebab melebarnya ketimpangan antara kaya-miskin tersebut diwariskan dari kebijakan pemerintahan sebelumnya yang tidak berpihak pada masyarakat kecil, seperti bunga penyaluran KUR (Kredit Usaha Rakyat) yang terlalu tinggi.
“Pemerintah punya kesalahan besar lima tahun lalu buat KUR, waktu saya 10 sampai 11 persen. Tiba-tiba kebijakan kabinet kedua SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) naik 23 persen. Pengusaha besar makin besar, yang kecil makin kecil,” ujar JK di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin (24/4).
JK mengatakan, pemerintah Jokowi kin tengah berusaha memperkecil ketimpangan tersebut dengan menurunkan bunga KUR menjadi 9 persen sampai 7 persen. “Kita buat kebijakan lagi menekan kezaliman yang terjadi. Memang banyak bank BPR mati tidak bisa kerja, tapi lebih baik dari pada rakyat enggak bisa kerja,” ungkapnya.
Selain itu, JK mengatakan ekonomi Indonesia memang tumbuh namun hal tersebut justru memperlebar ketimpangan di masyarakat. Jika dibiarkan terlalu lama hal ini akan membahayakan bagi pelaku UMKM dan perusahaan besar di Indonesia.
“Ekonomi kita tumbuh, tapi timbulkan ketidakseimbangan penguasaan ekonomi. Ini bahaya untuk kedua belah pihak kepada yang besar dan yang tidak punya,” ungkapnya.
JK menegaskan pemerintah akan terus berusaha mendorong keseimbangan antara pelaku usaha kecil dan pelaku usaha besar. Untuk mendorong hal tersebut dibutuhkan sinergi dari semua pihak. “Maka kita harus berusaha semua pihak berbuat baik ekonomi tumbuh dan kita nikmati bersama,” ungkapnya.
