Menjelang Pileg Omzet Percetakan Di Malang Meningkat Drastis
Jakarta, Liputan7up.com – Tahun politik 2019, menghadirkan keuntungan berlimpah buat entrepreneur percetakan di Kota Malang, Jawa Timur. Mendekati Penentuan Legislatif (Pileg) dan Penentuan Presiden dan Wakil Presiden (Pemilihan presiden), omzet naik berlipat sekitar 400 %.
Sunaryo Santoso, owner Bintang Offset mengakui kebanjiran order semenjak Oktober dan sampai saat masih selalu mengakhiri pesanan alat peraga kampanye beberapa caleg (Calon legislatif). Beberapa calon legislatif baik DPR RI, DPRD Provinsi ataupun DPRD, rata-rata pesan spanduk, stiker, kalender dan kartu nama.
“Pesanan bertambah semenjak Oktober, selalu bertambah, puncaknya Desember, dan Januari-Februari masih jalan. Beberapa kontrak masih jalan,” kata Sunaryo di percetakannya, Jalan Soekarno-Hatta Malang, Jumat (4/1).
Omzet per bulan yang sebelumnya sekitar Rp 20 juta, naik mencolok jadi Rp 80 juta per bulan atau 400 %. Hingga beberapa pekerjanya sekitar 15 orang mesti kerja dengan lembur.
“Kita telah jalan 2 shift, lebih satu shift. Siang jalan reguler, dan malam hari full bikin pesanan untuk alat peraga Pileg,” tegasnya.
“Rata-rata calon legislatif meminta cepat, sehingga kita meningkatkan jam lembur. Hampir 24 jam, mulai jam 8 sampai subuh. Mesin interval sekitar 2 jam, selalu beroperasi kembali,” sambungnya.
Kata Sunaryo, alat peraga calon legislatif DPR RI yang dikerjakan Sunaryo, salah satunya incumben DPR RI yang pun Wakil MPR RI Ahmad Basarah ( PDIP), Latifah Shohib (PKB), Gufron Marzuqi (Partai Demokrat), Sri Rahayu (PDIP) dan lain-lain.
Satu calon legislatif DPR RI akan menggandeng atau tandem dengan calon legislatif di DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Meskipun beberapa calon legislatif pun masih pesan dengan mandiri atau non tandem.
Rata-rata beberapa calon legislatif DPR RI order cetakan dengan nilai diatas Rp 100 juta. Sesaat jika per orangan rata-rata pada Rp 3 juta sampai Rp 5 Juta.
“Calon legislatif DPR RI pesan jika kartu nama, stiker dan kalender sekitar 50-200 ribu eksemplar. Jika tingkat DPRD optimal sekitar 5 eksemplar,” terangnya.
Naryo mengakui sudah sempat menampik beberapa order, karena batas waktu pembuatan yang begitu minim. Tidak hanya itu, terbatasnya sdm (SDM) dan perlengkapan yang kurang memberi dukungan.