Mantan Menpora Adhyaksa Dault sedang dihebohkan oleh beredarnya video dia di tengah acara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), yang kemudian dikaitkan dengan anti-Pancasila. Gara-gara heboh video pada 2013 itu, Adhyaksa sampai mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo. Apa Isinya?
“Ke Presiden saya sudah kirim surat, juga ke Menteri BUMN atasan saya,” kata Adhyaksa Dault saat berbincang dengan wartawan, Selasa (23/5/2017). Adhyaksa adalah komisaris BRI yang berarti berhubungan dengan menteri BUMN.
Adhyaksa pun mengungkap isi surat tersebut satu per satu. Pertama, ia menjelaskan kehadirannya di acara HTI dalam kapasitas sebagai undangan, bukan sebagai simpatisan, apalagi anggota.
“Saya dari dulu berkomitmen NKRI harga mati dan Pancasila sudah final,” kata Adhyaksa mengungkap poin kedua suratnya itu.
Yang ketiga, Adhyaksa mengungkap dalam tindak-tanduknya selama ini tidak ada sejarahnya ia mengatakan anti-Pancasila. Dan yang terakhir, ia mengungkap perjalanan kariernya di berbagai organisasi dan pelatihan-pelatihan lantas menjelaskan tak mungkin dirinya anti-Pancasila.
Surat tersebut telah dikirim saat video pernyataannya dalam acara HTI menjadi viral sejak tiga bulan lalu. Namun kini isu eks menteri anti-Pancasila kembali berembus dari pernyataan Mendagri Tjahjo Kumolo dalam acara pembekalan kepala daerah terpilih hasil Pilkada Serentak 2017.
Tjahjo mengungkap ada eks menteri yang teriak-teriak anti-Pancasila. Adhyaksa menghubungi Mendagri Tjahjo Kumolo soal hal itu. Ia menjelaskan tentang video kehadirannya dalam acara HTI pada 2013 yang kembali menjadi viral akhir-akhir ini. Ia menyebut video itu disebarluaskan oleh orang yang tak menyukainya.
Adhyaksa kembali menegaskan dirinya bukan simpatisan, apalagi anggota HTI. Dalam video tersebut, Adhyaksa sempat bicara tentang khilafah Islamiyah. Dia menjelaskan yang dimaksud itu bukan khilafah versi HTI.
“Mengenai khilafah Islamiyah itu memang ada hadisnya, tapi khilafah yang saya maksud adalah khilafah islamiyah yang rosyidah, bukan khilafah yang berarti meniadakan negara, bukan khilafah versi Hizbut Tahrir, apalagi ISIS dan sebagainya. Terkait video itu, harus dilihat juga tempat dan waktu saya berbicara, itu video empat tahun lalu. Sekarang tahun 2017, artinya video tersebut tidak relevan,” tutur Adhyaksa.
Semua penjelasan itu telah disampaikan Adhyaksa kepada Tjahjo dan sang Mendagri sudah memahami penjelasannya tersebut. Namun Tjahjo menyarankan dirinya untuk bertemu dengan Menkopolhukam Wiranto untuk membuat klarifikasi lengkap.
“Ini baru saja saya WA Mas Tjahjo, sarannya agar saya ketemu Menkopolhukam untuk klarifikasi lengkap,” ucap Adhyaksa
