[ad_1]
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) yang ikut tergabung dalam Gerakan Buruh Indonesia (GBI) memiliki pandangan dan sikap berbeda di saat elemen buruh lainnya bakal berunjuk rasa menuntut tangkap Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 1 dan 2 Juni 2016.
“Soal isu aksi di KPK untuk tangkap Ahok terkait kasus Rumah Sakit Sumber Waras (RSSW) dan dugaan kasus korupsi reklamasi, KSBSI memiliki pandangan dan sikap yang berbeda,” tegas Presiden KSBSI Mudhofir Khamid, Rabu (1/6/2016).
Menurut Mudhofir, isu yang berkembang di media tersebut menjadi kontra produktif dengan gerakan buruh lantaran di depan mata masih banyak permasalahan perburuhan yang belum selesai.
Mulai dari upah, PHK yang menimpa buruh, kepastian hubungan kerja, pengangguran, kenaikan harga dan kelangkaan sembako jelang bulan puasa, THR yang biasanya menghantui buruh jelang lebaran, kesiapan buruh Indonesia menghadapi MEA, dan masih banyak lagi persoalan perburuhan lainnya.
“Kutipan penyataan tersebut, seakan-akan mengatasnamakan buruh Indonesia, menimbulkan pertanyaan buruh di akar rumput, yaitu buruh yang mana? Buruh dari mana? Juga masyarakat ikut mencibir gerakan buruh yang dibangun bersama ini seolah-olah telah menjadi kaki tangan partai politik,” kata Mudhofir.
Oleh sebab itu, lanjut Mudhofir, pihaknya pun merasa perlu menetralisir isu-isu politisasi gerakan yang mengatasnamakan buruh.
Bahwa KSBSI dan buruh anggota KSBSI, atau mungkin buruh-buruh Indonesia lainnya yang merasa tak memiliki agenda politik untuk meminta KPK menangkap Ahok baik soal RSSW atau dugaan korupsi reklamasi.
[ad_2]
