[ad_1]
JAKARTA – Mantan petinggi Partai Demokrat, Anas Urbaningrum dan Muhammad Nazaruddin kompak meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk terus mengusut para pihak yang terlibat dalam dugaan korupsi pembangunan Pusat Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.
Menurut mereka berdua, ada beberapa pihak yang perlu diminati pertanggungjawabannya dalam praktik rasuah di Hambalang ini. Pengusutan sejumlah nama-nama tersebut, sepenuhnya tergantung kepada keinginan KPK meski sudah mengantongi sejumlah fakta-fakta kasus ini.
Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang mengatakan pihaknya masih terus mempelajari kasus dugaan korupsi pembangunan pusat olahraga di Hambalang itu.
Menurut dia, pengusutan nama-nama lain setelah penetapan tersangka Andi Zulkarnaen Mallarangeng alias Choel Mallarangeng masih menunggu hasil telaah Tim Penyidik.
“Kita masih pelajari terus. Tergantung perkembangan lebih lanjutnya seperti apa,” kata Saut saat dihubungi melalui pesan singkat, Kamis (24/3/2016).
Choel Mallarangeng memang menjadi tersangka terbaru dugaan korupsi Hambalang setelah Angelina Sondakh, Anas Urbaningrum serta Andi Mallarangeng. Saat disinggung apakah penelaahan kasus Choel ini akan mengarah kepada penetapan tersangka lainnya, Saut tak menampiknya.
“Masih kita konsolidasikan kembali. Bisa jadi begitu (akan mengarah pada penetapan tersangka baru),” tukas dia.
Seperti diketahui, Anas Urbaningrum dan Muhammad Nazaruddin meminta KPK mengusut pihak lain yang terlibat dalam pembangunan Hambalang. Bahkan menurut Anas, beberapa pihak yang terlibat dalam kasus ini sebenarnya telah diketahui KPK.
“Pertanyaannya, kasus ini mau terhenti pada sebagian titik atau mau dituntaskan pada seluruh titik? Semua tergantung KPK, bagaimana KPK mau menegakkan keadilan,” kata Anas di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu 23 Maret 2016.
Sementara itu Nazaruddin, berharap pelaku lainnya yang terlibat dalam kasus korupsi proyek tersebut diungkap dan diadili di pengadilan.
“Menurut saya, ada beberapa orang yang cukup bertanggung jawab untuk Hambalang, yang sampai sekarang belum jadi tersangka,” ujar Nazaruddin.
Seperti diketahui, pemerintah dalam hal ini Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) sudah mengutarakan keinginannya untuk melanjutkan pembangunan proyek Hambalang. Rencana Kemenpora itu pun didukung oleh Presiden Joko Widodo.
Dukungan Jokowi itu ditunjukkan dengan melakukan kunjungan ke lokasi proyek Hambalang itu pada Jumat 18 Maret 2016 bersama Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadi Muljono dan Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Johan Budi SP
Sekedar informasi, kompleks olahraga Hambalang terbengkalai lantaran terkuaknya praktik korupsi yang menjerat mantan Menpora, Andi Mallarangeng, Sekretaris Menpora Wafid Muharam, mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum hingga Angelina Sondakh.
Proyek yang mulai dibangun pada 2010 itu ternyata digunakan oleh sejumlah pihak untuk mendapatkan keuntungan secara ilegal. Biaya pembangunan proyek Hambalang itu ditaksir mencapai Rp1,2 triliun.
(sal)
[ad_2]
