Jakarta, Liputan7up.com – Wakil Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja akan dicheck penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia akan diminta info untuk lengkapi berkas penyelidikan Direktur Operasional Lippo Grup Billy Sindoro berkaitan masalah pendapat suap izin pembangunan project Meikarta.
“Saksi Eka Supria Atmaja dicheck untuk terduga BS (Billy Sindoro),” tutur Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat di konfirmasi, Rabu (21/11/2018).
Tidak hanya Eka, penyidik ikut menjadwalkan kontrol Kabid Pengendalian DPMPTSP Propinsi Jawa Barat Diding Abdullah dan mantan Kasie Pengendalian PSDA Dinas PUPR M. Urip Karisabanu.
“Kedua-duanya akan dicheck menjadi saksi untuk terduga DTN (Dewi Tisnawati-Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi,” kata Febri.
Saksi lainnya yang ikut akan dicheck hari ini adalah Pelaksana Seksi Mencegah Andi Dwi Prasetyo. Ia akan diminta info untuk terduga Fitra Djaja Purnama sebagai konsultan Lippo Grup.
Dalam masalah ini, KPK mengambil keputusan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin menjadi terduga masalah pendapat suap berkaitan izin project pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi. Tidak hanya Bupati Neneng, KPK ikut menangkap delapan orang yang lain dalam masalah ini.
Mereka adalah Kepala Dinas PUPR Pemkab Bekasi, Jamaludin; Kepala Dinas Damkar Pemkab Bekasi, Sahat MBJ Nahar; Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi, Dewi Tisnawati; dan Kepala Bidang Tata Ruangan Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Neneng Rahmi.
Lalu, pihak swasta bernama Billy Sindoro yang merupakan Direktur Operasional Lippo Grup, Taryudi dan Fitra Djaja Purnama sebagai konsultan Lippo Grup, serta Henry Jasmen pegawai Lippo Grup.
Bupati Neneng dan kawan-kawan disangka terima hadiah atau janji Rp 13 miliar berkaitan project tersebut. Disangka, realiasasi pemberian sampai saat ini adalah sekitar Rp 7 miliar melalui beberapa Kepala Dinas.
Keterikatan beberapa dinas karena project tersebut cukuplah kompleks, yaitu mempunyai gagasan bangun apartemen, pusat belanja, rumah sakit, sampai tempat pendidikan. Hingga diperlukan banyak perizinan.
