Kontras atau Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan meminta Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk segera mencopot Wiranto dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
Hal tersebut disampikan secara langsung oleh Kepala Divisi Pemantauan Impunitas Kontras yakni Feri Kusuma saat berkunjung ke Kantor Staf Presiden (KSP) yang terdapat di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (13/2/2017).
Bersamaan dengan Feri, ada Marina Katarina Sumarsih yang merupakan orang tua dari korban tragedy Semanggi I. Sementara itu, KSP diwakili oleh Ifdhal Kasim selaku Staf Deputi.
Feri mengungkapkan jika permintaan tersebut disapikan lantaran mantan Panglima ABRI itu justru diduga terlibat dalam pelanggaran HAM berat di masa lalu, seperti halnya tragedi Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II.
“Ibu Sumarsih tadi juga sudah menyebutkan, dalam sejumlah peristiwa ini, ia diduga kuat terlibat,” papar Feri usai pertemuan tersebut.
Feri bahkan menyebutkan jika tidak mungkin jika Wiranto yang diduga terlibat dalam pelanggaran HAM berat di masa lalu malah menjadi penyelesaikan masalah HAM di masa sekarang. Hal tersebut disebut sangat bertolak belakang dengan tugasnya sekarang ini.
“Kami berharap Bapak Presiden Jokowi segera menggantikan Wiranto dari Menko Polhukam karena ini kontraproduktif dengan janji Jokowi sendiri yang dalam Nawacita menyebutkan akan menyelesaikan persoalan HAM dan menghapus impunitas,” papar Feri.
Pada awal menjabat sebagai Menko Polhukam, Wiranto sendiri sudah mengklarifikasi berbagai pihak yang menuduhnya sebagai pelanggar HAM berat. Wiranto juga meminta pihak-pihak yang selama ini menuduhnya untuk membuktikan apa yang disangkakan tersebut.
“Isu-isu HAM yang mengenai saya, saya harapkan harus jelas saatnya kapan, di mana, apa keterlibatan saya, saya akan jawab satu per satu,” papar Wiranto
