Kepengurusan PPP Muktamar Islah Lebih "Gemuk"

JAKARTA – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasona H Laoly telah resmi mengeluarkan surat keputusan (SK) kepengurusan hasil Muktamar Pondok Gede Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang diketahui Romahurmuziy (Romi) sebagai ketua umum terpilih dan didampingi Arsul Sani sebagai sekretaris jenderal (sekjen).

Atas keputusan yang telah ditetapkan oleh Kemenkumham tersebut, Arsul Sani menjelaskan bahwa dalam kepengurusan yang dibentuk akan lebih besar dibanding kepengurusan yang sebelumnya.

“Saya ingin jelaskan apa yang disampaikan Pak Menteri bahwa kepengurusan ini memang lebih besar, lebih gemuk. Tadi secara bercanda Pak Menteri mengatakan bukan hanya lapas yang overkapasitas, tapi juga kepengurusan parpol, termasuk PPP,” ujar Arsul di lobi Imigrasi, Kemenkumham, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (27/4/2016).

 (Baca juga: Mantan Ketua KPK Jadi Pengurus PPP)

Arsul pun memerinci perbandingan antara hasil Muktamar Bandung dengan kepengurusan hasil Muktamar Pondok Gede yang berjumlah 146 orang dengan sebelumnya yang hanya berkisar 55 orang.

“Kalau di DPP PPP Muktamar Bandung pengurus terdiri dari 55 orang, sekarang total 146 orang. Terdiri satu ketum, satu sekjen, satu bendum, 11 waketum, selebihnya ketua bidang, wasekjen bidang, dan wakil bendahara bidang,‎” jelas Arsul.

Sementara itu, dirinya akan memaparkan secara lengkap kepengurusan hasil muktamar islah Pondok Gede di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan.

“Tentu siapa saja komposisinya, besok kami akan taaruf di gedung serbaguna jam makan siang di rumah jabatan DPR Kalibata, di sana diumumkan semua nama-nama,” tukasnya.