Kejanggalan itu, kata Fahri adalah mengenai pihak-pihak yang mengembalikan uang hasil korupsi e-KTP ke KPK. Fahri menilai bahwa KPK tidak secara gamblang mengungkap nama-nama ini.
“Dalam kasus e-KTP, KPK harus menjelaskan siapa yang mengembalikan uang? Kenapa mereka dilindungi? Kenapa ada diskriminasi?,” tanya Fahri dalam pernyataannya di akun Twitter @Fahrihamzah, sesaat lalu, Kamis (29/6).
Fahri juga mempertanyakan hukuman bagi sejumlah pihak yang kedapatan telah mengembalikan uang tersebut. Termasuk landasan KPK tidak menjerat pihak-pihak tersebut.
“Pasal UU apa yang dipakai,” tanyanya lagi.
Dijelaskan Fahri bahwa anggota DPR yang ikut mengembalikan uang harus dipublikasi oleh KPK, agar ada langkah strategis juga yang bisa dilakukan dewan. Pasalnya, sesuai kode etik dewan, anggota yang mengembalikan uang bisa diduga terlibat dalam korupsi e-KTP dan layak dipecat Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).
“(Tapi) kenapa KPK merahasiakan?,” pungkasnya.
