Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Laode M. Syarif mengatakan, dalam persidangan, jaksa penuntut umum sengaja tidak menyebutkan nama-nama penerima uang suap kasus korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) yang dikembalikan.
Sebab, kata Laode, para penerima uang hasil korupsi Rp 2,3 triliun itu perlu dilindungi. “Yang mengembalikan uang sengaja tidak disebutkan,” kata Laode di Universitas Gadjah Mada.
Menurut Laode, dalam menyelidiki suatu kasus, ada pihak yang mau bekerjasama dan ada yang tidak. Yang bersedia bekerjasama inilah, kata dia, memberikan penjelasan lebih banyak.
Meski mengembalikan uang keugian negara, namun mereka tetap tidak bisa lepas dari tindak pidana korupsinya. Mereka juga tidak bisa lepas dari tanggung jawab perbuatan yang telah dilakukan.
Laode menuturkan jika nama-nama pengembali uang korupsi itu disebutkan, akan berbahaya bagi mereka. “Keselamatannya siapa yang jaga? Jangan seperti itu, harus dilindungi,” kata Laode.
Biasanya, ujar Laode, jika tersangka mau mengembalikan uang hasil korupsi serta bersedia bekerjasama dengan KPK, maka ada keringanan di penuntutannya. Dia akan berperan sebagai justice collaborator. “Tetapi itu juga tergantung dari hakim, mau mengabulkan atau tidak. Justicecollaborator diberikan di akhir-akhir persidangan,” kata dia.
Sebelumnya menurut KPK ada 14 orang/perusahaan yang mengembalikan uang dalam kasus mega korupsi e-KTP. Total pengembalian mencapai Rp 30 miliar.
Ihwal kemungkinan penetapan Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka kasus tersebut, Laode enggan mengatakan. Tetapi ia menegaskan, tersangka tidak berhenti pada Irman dan Sugiharto yang kini sudah jadi terdakwa.
Irman adalah bekas Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Sedangkan Sugiharto adalah bekas Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan.
Soal mega korupsi lain yang sedang ditangani oleh KPK, Laode hanya menjawab singkat, “Sabar,” sambil tersenyum.
