Jakarta, Liputan7up.com -Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan Presiden Joko Widodo sering mengingatkan kepala daerah agar hati-hati dalam mengelola keuangan daerah. Jokowi, kata Tjahjo, juga senantiasa memberi arahan untuk hati-hati dalam menjalankan kewenangan yang dimiliki kepala daerah.
“Diceramahi hati-hati. Pengarahan di depan seluruh gubernur, bupati, wali kota. Terakhir eh jam empat sore selesai, jam enam sore ketangkap,”
Tjahjo merasa terpukul setiap kali ada kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi. Padahal, kata Tjahjo, Jokowi sudah sering turun tangan mengingatkan kepala daerah untuk hati-hati dan jangan sampai menyalahgunakan jabatan.
“Saya sebagai saudara, sebagai mitra kerja, saya terpukul juga. Banyak orang melihat ke saya. Waktu di Boyolali, ‘gimana Pak tanggung Bapak? Masa enggak bisa mencegah?’ Ya itu mengingatkan, ya saya terima, ” kata Tjahjo.
Tjahjo lalu mengklaim Kementerian Dalam Negeri juga sudah berupaya melakukan pencegahan terjadinya praktik korupsi oleh kepala daerah.
Misi yang ditempuh Kemendagri misalnya menjalin koordinasi dengan Deputi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK dan Inspektorat Kemendagri juga telah berkeliling ke sejumlah daerah menemui pada pimpinan. Namun, tetap saja ada kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK.
“Eh masih ada kayak Banten dan Sumut (Sumatera Utara),” kata Tjahjo.
Tjahjo mengatakan bahwa sebenarnya kepala daerah telah memahami wilayah rawan tindak pidana korupsi. Kalau tidak hati-hati, maka KPK akan bertindak dan kepala daerah yang bersangkutan mesti menanggung konsekuensi yang ada.
“Artinya ada yang tidak mau tahu itu,” katanya.
Meski begitu, Tjahjo tidak ingin langsung memberi stempel buruk kepada kepala daerah yang terjaring OTT mau pun yang telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi. Dia tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah hingga ada keputusan hukum berkekuatan tetap dari pengadilan.
“Ya enggak bisa disalahkan tapi setidaknya ini menurut saya hati-hati. Jual beli jabatan, masalah tender, hati-hati,” tuturnya.
Tjahjo kemudian mengatakan dirinya selalu melapor kepada Jokowi melalui Mensesneg Supratikno ketika ada kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tjahjo mengaku hanya melakukan hal itu jika telah menerima surat resmi dari KPK.
“Saya lapor kepada Mensesneg, setelah ada surat. Itu dasarnya,” kata Tjahjo.
