Jakarta, Liputan7up.com – Sebagai kepala pemerintahan Indonesia, Presiden Joko Widodo sudah beberapa kali angkat bicara. Tiga hari setelah OTT Gubernur Aceh dan Bupati Bener Meriah, Jokowi mengaku sangat sedih setiap mendengar kabar ada kepala daerah yang terjaring KPK.
“Karena setiap bulan, setiap minggu pasti ada. Saya juga sangat sedih, loh, jangan dipikir saya senang. Tengah malam tahu-tahu dapat berita. Pagi-pagi dapat berita,” kata Jokowi saat itu. Dia juga memperingatkan para kepala daerah untuk berhati-hati dan tidak main-main dengan anggaran dan uang. Jadi, mereka yang tidak coba-coba, tak perlu takut.
“Kalau enggak bersentuhan, enggak perlu yang namanya takut, enggak perlu yang namanya khawatir. Hati-hati,” kata Jokowi yang juga pernah menjabat sebagai Wali Kota Solo. Yang terbaru, peringatan keras dari Jokowi disampaikan setelah melantik Pamong Praja Muda lulusan IPDN, di Kampus IPDN Jatinangor, Jawa Barat, Jumat (27/7/2018).
Jokowi awalnya mengatakan bahwa KPK bekerja keras untuk mengawal jalannya pemerintahan. Pemerintah dan semua pihak menghargai proses hukum yang dilakukan KPK.
Dia kemudian kembali memperingatkan bahwa setiap kepala daerah harus berusaha menjaga integritasnya.
“Saya selalu tekankan integritas. Saya sudah titip kepada seluruh bupati, wali kota, gubernur, dan seluruh ASN kita jangan ada yang bermain-main dengan namanya anggaran, dengan uang juga,” kata Jokowi.
Jokowi menilai, korupsi jelas mencederai integritas seorang pemimpin. Padahal, lanjut dia, integritas adalah harga mutlak dalam diri seorang kepala daerah atau pejabat. Di depan 1.456 Praja Muda yang dilantiknya di Kampus IPDN Jatinangor, Jumat, Jokowi menekankan integritas sebagai modal nomor wahid dalam melayani masyarakat.
“Lulusan dari IPDN Pamong Praja Muda ini nanti ditempatkan di tempat-tempat yang berhubungan dengan masyarakat. Jadi yang nama integritas itu nomor satu dan itu harus terus diingat,” katanya.
Jokowi juga membeberkan bahwa integritas akan selalu kerap diperhadapkan dengan tantangan dan godaan saat praja-praja itu bertugas sebagai pelayan masyarakat.
Namun, Jokowi mengingatkan bahwa gemblengan mental dan fisik selama menuntut ilmu di IPDN dapat menjadi modal untuk menjaga integritas dalam diri mereka.
Sebelumnya diberitakan, KPK menangkap Bupati Lampung Selatan pada Jumat. Dalam operasi tangkap tangan, petugas KPK menemukan uang Rp 700 juta yang diduga sebagai bukti transaksi suap.
Penangkapan adik Ketua MPR RI Zulkifli Hasan ini menambah daftar panjang kepala daerah di Indonesia yang terjerat kasus korupsi dan gratifikasi.
KPK mencatat, setidaknya ada sembilan kepala daerah yang terjaring OTT sepanjang tahun 2017. Mereka adalah:
1. Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti
2. Bupati Pamekasan Achmad Syafii
3. Wali Kota Tegal Siti Masitha
4. Bupati Batubara OK Arya Zulkarnaen
5. Wali Kota Batu Eddy Rumpoko
6. Wali Kota Cilegon, Tubagus Iman Ariyadi
7. Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari
8. Bupati Nganjuk, Taufiqurrahman
9. Wali Kota Mojokerto Masud Yunus
Jumlah ini bertambah banyak pada 2018. Sejak Januari hingga Juli 2018 saja, KPK setidaknya sudah menjaring 16 kepala daerah melalui OTT. Mereka adalah:
1. Bupati Hulu Sungai Tengah (HST) Abdul Latif
2. Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko
3. Bupati Ngada Marianus Sae
4. Bupati Subang Imas Aryumningsih
5. Bupati Lampung Tengah Mustafa
6. Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra
7. Bupati Bandung Barat Abu Bakar
8. Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud
9. Bupati Buton Selatan Agus Feisal Hidayat
10. Bupati Purbalingga Tasdi
11. Bupati Tulungagung Syahri Mulyo
12. Wali Kota Blitar, Samanhudi Anwar
13. Gubernur Aceh Irwandi Yusuf
14. Bupati Bener Meriah Ahmadi
15. Bupati Labuhanbatu Pangonal Harahap
16. Bupati Lampung Selatan Zainuddin Hasan.
