Saat meresmikan Tugu Titik Nol Pusat Peradaban Islam Nusantara di Barus, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali membahas soal keberagaman Indonesia yang memilih berbagai macam suku, agama, dan ras.
Jokowi mengatakan bahwa keberagaman ini merupakan aset negara yang harus dilestarikan. Untuk itu, Presiden meminta agar seluruh masyarakat selalu menjaga kerukunan.
“Jangan sampai antarsuku, antaragama ada pertikaian. Jangan,” ujar Jokowi seperti dikutip dari laman Sekretariat Kabinet.
Di kesempatan yang sama, Jokowi juga menyadari seringnya terjadi gesekan di tengah masyarakat. Gesekan-gesekan tersebut terutama kerap terjadi ketika Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) berlangsung.
“Inilah yang harus kita hindarkan. Jangan sampai dicampuradukkan antar politik dan agama, dipisah betul, sehingga rakyat tahu mana yang agama mana yang politik,” tutur Presiden.
Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi meminta agar para ulama yang ada di Sumatera Utara terus menyebarkan ajaran agama Islam yang rahmatan lil alamin sehingga masyarakat Indonesia dapat memandang perbedaan yang ada sebagai sebuah kekuatan untuk menjaga persatuan dan kesatuan Tanah Air.
“Saya hanya ingin titip, pada kita semuanya, utamanya para ulama agar disebarkan, diingatkan, dipahamkan, kalau kita beragam, ini anugerah Allah bagi Indonesia. Kalau kita bisa merawat ini, ada kekuatan potensi besar, tetapi kalau kita tidak bisa jaga dan merawat, ada pertikaian itulah yang harusnya kita awal ingatkan, hindari karena semuanya anugerah Allah,” tutup Jokowi
Ini Komentar Habib Rizieq soal pernyataan Jokowi yang sebut Pisahkan Urusan Agama dan Politik
Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Muhammad Rizieq Syihab menghadiri Tabligh Akbar Politik Islam (TAPI) ke-8 di Masjid Abu Bakar As-Shiddiq, Komplek Pesantren Husnayain, Pasar Rebo, Jakarta Timur, Sabtu pagi (25/03/2017).
Dihadiri sekira 1000 orang jamaah yang memenuhi halaman Pesantren, Habib Rizieq menjelaskan tentang politik Islam dan kewajiban memilih pemimpin Muslim. Menurut Habib Rizieq, politik adalah bagian dari ajaran Islam. Sehingga tidak boleh ada yang mengatakan agama dan politik harus dipisahkan.
“Itu pemikiran sekuler. Dalam bahasa Arabnya al-Ilmaniyyah, yang berarti fasluddin anil ad-daulah, yakni memisahkan urusan agama dari urusan negara,” kata Habib Rizieq.
Karena politik (siyasah) adalah bagian dari ajaran Islam, lanjut Habib Rizieq, jika ada ulama yang berbicara tentang politik itu bukanlah politisasi masjid.
Menurut Ketua Dewan Pembina GNPF-MUI ini, ada perbedaan antara politisisasi masjid dengan mengajarkan politik di masjid. Mengajarkan politik di masjid berarti mengajarkan salah satu ajaran Islam. Di kitab-kitab fiqh pun jika dibuka, akan dijelaskan pada bab awal tentang Thoharoh (bersuci), hingga pada bab akhir membahas tentang Imamah (kepemimpinan).
“Jadi politik itu salah satu pelajaran ilmu fikh. Tidak mungkin politik dipisahkan dari Islam. Tidak boleh dalil-dalil tentang shalat diambil, sementara dalil tentang pemimpin kita buang,” tegasnya.
Habib menegaskan, terlalu bodoh dan naif kalau ada orang Islam yang mengatakan agama dan politik harus dipisah. Negara dan agama tidak boleh disatukan, urusan agama adanya di masjid, mushola, majelis taklim sementara urusan politik di parlemen.
“Itu sekulerisme. Sementara Majelis Ulama Indonesia Pusat sudah mengharamkan sekulerisme dan menyatakan sebagai ajaran sesat menyesatkan, bukan ajaran Islam,” tandasnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta urusan politik dan agama dipisahkan. Jokowi mengklaim hal itu harus dlakukan agar tidak terjadi gesekan antarumat.
“Memang gesekan kecil-kecil kita ini karena Pilkada. Benar nggak. karena pilgub, pilihan bupati, pilihan wali kota inilah yang harus kita hindarkan,” kata Presiden saat meresmikan Tugu Titik Nol Peradaban Islam Nusantara di Kecamatan Barus, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Jumat (24/03).
Untuk itu, Jokowi meminta tidak mencampuradukan antara politik dan agama, “Di pisah betul, sehingga rakyat tahu mana yang agama, mana yang politik,” katanya.
