Wakil Menteri Luar Negeri Jepang Nobuo Kishi merasa senang atas kedatangan Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia Dr (HC) Susi Pudjiastuti di Kementerian Luar Negeri Jepang Kasumigaseki Tokyo.
Nobuo Kishi sekaligus mendukung rencana Indonesia untuk duduk di kursi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (DK PBB).
“Senang sekali menerima kunjungan Menteri Susi yang pertama kali ini bagi saya dan saya pun mendukung sekali Indonesia untuk duduk sebagai anggota DK PBB,” kata wakil menteri luar negeri Nobuo Kishi kepada Susi, Jumat (14/4/2017) di Kementerian Luar Negeri Jepang, Kasumigaseki Tokyo.
Susi menjelaskan visi kelautan Indonesia saat ini di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi dan Kishi menyambut baik semua kemajuan dan perkembangan tersebut.
“Bagus sekali semua perkembangan perikanan dan kelautan di Indonesia dan Jepang pasti mendukung semua hal positif tersebut bagi kemajuan Indonesia di masa depan,” ungkapnya.
Diakui Kishi bahwa menteri Susi memang telah terkenal di Jepang berkat keberaniannya menetapkan kebijakan dan aturan hukum kelautan di Indonesia dengan tegas sampai saat ini.
Pihak Jepang pun sebaliknya berharap Indonesia juga mendukung Jepang dalam menghadapi kasus Laut China Selatan.
“Kemarin Wakil Menlu berharap agar Indonesia juga mendukung kebijakan Jepang soal laut China Selatan,” kata.
Jepang sangat menentang pulau reklamasi yang diakui sebagai milik China di Laut China Selatan dan saat ini siap untuk ditempati berbagai peralatan militer serta pesawat tempur China di sana.
Sementara Susi hanya mengatakan, “Saya sih kerja saja hanya di bidang perikanan dan kelautan, tak mengaitkan soal politik. Pesan itu pun titipan ibu Retno (Menlu Indonesia) soal DK PBB,” paparnya.
Kishi mewakili Menlu Jepang yang saat ini sedang menghadiri pertemuan G7 di Itali.
Jepang merupakan anggota DK PBB non permanen yang mewakili Asia Pasifik.
Indonesia ingin mencalonkan diri untuk menjadi anggota DK PBB non permanen periode 2019-2020.
Sebelumnya, Indonesia sudah pernah tiga kali menjabat sebagai anggota tidak tetap DK PBB, yaitu pada tahun 1973-1974, 1995-1996, dan 2007-2008.
Anggota DK PBB berjumlah 15 negara, terdiri dari lima anggota tetap (AS, Inggris, Prancis, Rusia, Tiongkok) dan 10 anggota tidak tetap yang bergantian per dua tahun.
Indonesia akan mengusung jargon ke PBB “The True Partner for World Peace”.
