Isi Pendapat Hukum (Fatwa) MA atas Status Hukum Ahok
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolomengungkapkan jawaban dari Mahkamah Agung terkait status Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Tjahjo membawa sebuah surat yang ditandatangani Ketua MA Hatta Ali.
“MA tidak bisa memberikan fatwa hukum karena sedang proses di pengadilan,” kata Tjahjo membacakan surat tersebut.
Berikut isi penggalan surat itu:
“Oleh karena masalah yang dimintakan pendapat hukum (fatwa) termasuk beleid dan sudah ada gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Mahkamah Agung tidak dapat memberikan pendapat hukum (fatwa).
Demikian untuk dimaklumi.
KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
(dicap dan ditandatangani)
Prof Dr M HATTA ALI SH MH”
Pemerintah saat ini memang tengah digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara. Gugatan dilayangkan oleh Advokat Cinta Tanah Air.
Mereka menuntut agar pemerintah segera memberhentikan Ahok untuk sementara karena statusnya sebagai terdakwa kasus penodaan agama.
“Saya paham. Kalau MA buat fatwa kan akan memengaruhi pengadilan yang sekarang sedang tahap saksi-saksi,” ucap Tjahjo.
Tjahjo mengaku sudah menyampaikan surat dari MA ini ke Presiden Joko Widodo. Tjahjo menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi apa yang harus diperbuat.
“Saya juga enggak mau karena keputusan saya menimbulkan kegaduhan ya. Kalau memang ada diskresi ya di tangan Presiden,” kata Tjahjo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta
Kendati demikian, Tjahjo mengaku tetap memberi masukan kepada Presiden. Ia menyarankan agar Presiden tetap menunggu tuntutan dari jaksa penuntut umum terkait kasus penodaan agama yang kini membuat Ahok menjadi terdakwa.
Apabila jaksa menggunakan Pasal 156 KUHP dengan ancaman pidana empat tahun penjara, maka Ahok tidak dinonaktifkan.
Namun, apabila jaksa menggunakan Pasal 156 a KUHP dengan ancaman pidana lima tahun, maka Presiden bisa langsung menonaktifkan Ahok.
Ini sesuai dengan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
“Saya tugasnya melaporkan, soal beliau mengambil kebijakan apa kan ya terserah beliau,” ucap Tjahjo.
Mendagri sebelumnya meminta fatwa dari MA setelah keputusannya tidak memberhentikan sementara Ahok menjadi polemik.
Kini Ahok aktif menjadi Gubernur DKI setelah selesai cuti kampanye.
Berbagai pihak mendesak Ahok dinonaktifkan lantaran berstatus sebagai terdakwa penodaan agama.
Kepada Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar, Presiden Jokowi mengaku akan menunggu pandangan hukum yang resmi, misalnya dari MA atau PTUN.
Sebab, Jokowi tidak mau terjebak dengan opini pribadi setiap individu.
“Apabila PTUN menyatakan Ahok harus dinonaktifkan, maka Presiden akan ikut,” kata Dahnil.
Namun, Kemendagri, lanjut Tjahjo, tetap berpegang pada sikapnya yang akan menunggu tuntutan dari jaksa penuntut umum.
Berdasarkan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah yang menjadi terdakwa harus diberhentikan sementara.
