Masyarakat dinilai semakin muak dengan sikap Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dan Fadli Zon, yang terus membabi buta membela Setya Novanto.
Kali ini, pembelaaan itu soal pencegahan Novanto ke luar negeri oleh KPK terkait kasus e-KTP.
“Masyarakat akan semakin muak dengan perilaku elite-elite DPR yang menghambat upaya penuntasan kasus korupsi e-KTP oleh KPK. Ingat, masyarakat pula yang hingga sekarang mengalami kesulitan mendapatkan e-KTP,” kata Ari Junaedi, pengamat komunikasi politik dari Universitas Indonesia, di Jakarta, Kamis (13/4/2017).
Menurut Ari, bentuk dukungan kepada Novanto dari Fahri dan Fadli serta Fraksi Golkar DPR untuk meminta Presiden Jokowi membatalkan cekal, sangat kontraproduktif terhadap usaha-usaha memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap citra DPR secara keseluruhan.
“Efek tidak memiliki e-KTP seperti kesulitan saat mengurus administrasi kependudukan, terhambat dalam mengurus pendaftaran sekolah, serta kendala mendaftar lamaran kerja, pasti tidak akan dialami oleh orang-orang seperti Fahri Hamzah, Fadli Zon, serta Setnov,” tutur Ari.
Ari menduga Fahri Hamzah dan Fadli Zon lupa jika opini publik terhadap KPK terkait penyiraman air keras kepada Kepala Satgas Kasus e-KTP Novel Baswedan, sangat tinggi. Oleh karenanya, masyarakat akan membaca dukungan Fahri dan Fadli hanya akan melawanan tuntutan keadilan dari rakyat.
“Makin kuat juga opini di masyarakat kalau ‘the three musketeer’ DPR ini (Fadli Zon, Fahri Hamzah, dan Novanto) selalu arogan, menyimpang, nyeleneh, menang sendiri, serta berseberangan dengan pendapat umum,” papar Ari.
Nama Novanto disebut dalam dakwaan KPK untuk dua mantan pejabat Kemendagri, Irman dan Sugiharto.
