[ad_1]
JAKARTA – Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengaku dilema menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya banyak pernyataan Jokowi yang tidak substansial. Namun, pernyataan itu tetap harus ditanggapi secara serius karena jabatannya sebagai kepala negara.
“Melihat penyataan Presiden ini harus kita kritisi, apakah pernyataan yang substansial, tentu ucapan seorang Presiden harus ditanggapi secara serius,” kata Fadli di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (31/3/2016).
Hal itu dirasakan Fadli terkait pernyataan Jokowi tentang kinerja DPR yang terlalu bersemangat dalam membuat Undang-Undang (UU) hingga melupakan sisi kualitasnya.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu bertanya-tanya, apakah selama ini Jokowi mengetahui tentang yang diucapkannya ke publik. Kritikan tersebut sama saja menyerang pemerintah sendiri yang juga berperan dalam pembuatan UU.
“Apa yang disampaikan itu, kenapa bicara seperti itu, masalahnya Presiden enggak baca apa yang dia tandatangani, saya khawatir, tahu enggak yang dia omongkan? Kadang yang dia omongkan dia tahu enggak, dia ngerti enggak? Ini dilema hadapi Presiden seperti sekarang ini,” keluh Fadli.
Dalam pembuatan UU, kata Fadli, baik pemerintah dan DPR sama-sama berproses. Bahkan ada 13 UU yang diusulkan oleh pemerintah ke DPR. Untuk itu, Fadli menyarankan agar Jokowi langsung berbicara ke DPR jika ada kritikan soal pembuatan UU, bukan langsung berbicara ke publik.
“Ini harus dibicarakan bersama dan selama ini tidak ada pembicaraan dari pemerintah soal ini, tapi tiba-tiba pemerintah mengatakan ini. Secara normatif sependapat, tapi tidak pernah disuarakan sendiri oleh Presiden ke DPR. Padahal usul pemerintah cukup banyak ada 13,” tutupnya.
[ad_2]
