[ad_1]
JAKARTA – Aksi demonstrasi para sopir taksi dan angkutan umum pada Selasa 22 Maret 2016 yang berbuntut kericuhan disesalkan banyak pihak. Hal tersebut terjadi lantaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dinilai lamban merespons gejala yang terjadi akibat muncul layanan jasa transportasi berbasis online.
“Kehadiran transportasi berbasis online memang sulit dibendung. Hal ini sejalan dengan perkembangan teknlogi IT yang begitu pesat dan masuk ke semua lini kehidupan masyarakat. Pemprov DKI mestinya cepat mengambil kebijakan untuk menemukan solusi terbaik. Sehingga gesekan tidak terjadi,” ujar bakal calon Gubernur DKI Jakarta dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhamad Idrus, Rabu (23/3/2016).
Menurut Idrus, seharusnya Pemprov DKI Jakarta cekatan dalam merespons agar transportasi massal layanan online dan transportasi massal konvensional tidak perlu terjadi gesekan. Pemprov DKI, sambungnya, hanya bertindak layaknya pemadam kebakaran, yang bila sudah terjadi baru bertindak.
Bakal Cagub yang dikenal dengan ‘Darah Baru Jakarta’ ini mendesak Ahok segera mengambil kebijakan terkait persoalan transportasi berbasis online agar tidak menimbulkan gesekan yang lebih besar lagi. Dirinya juga meminta semua pihak untuk bisa menahan diri agar warga Ibu Kota tak dirugikan.
“Basuki (Ahok) harus segera mengeluarkan kebijakan terbaik untuk anak bangsa bukan main ancam,” pungkasnya.
[ad_2]
