Jakarta, Liputan7up.com – Fasilitas transportasi adalah ruangan terbuka yang cukuplah rawan jadikan tujuan oleh grup teroris. Dalam beberapa peristiwa di luar negeri teroris berlaga menggunakan bus sampai serangan di stasiun kereta api.
Untuk itulah Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) lakukan kerja sama dengan lakukan Penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) bersama dengan Kemhub menjadi bentuk mencegah di ranah transportasi, tempo hari. Ada Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi.
“Operasi transportasi di Indonesia begitu luas, kami ingin pastikan semua sesuatunya berjalan aman mengingat rentannya tindakan terorisme menggunakan atau mengarah sarana transportasi seperti di luar negeri,” tutur Kepala BNPT Komjen Suhardi Alius dalam keterangannya, Kamis (13/12).
Selanjutnya Suhardi mengatakan, kerja sama pada BNPT bersama dengan Kemhub dinilai terpenting mengingat lokasi Indonesia dari Aceh sampai Papua bisa dijangkau dengan beberapa alat transportasi, darat, laut, dan hawa.
“Kami sendiri sudah me-match dengan jargon Kemenhub barusan yang telah dikatakan Pak Menteri, yaitu safety, security, service, pastikan aman dari semua hal karena beberapa tempat seperti ini ikut jadi tujuan dan tujuan,” papar mantan Sekretaris Penting (Sestama) Lemhanas ini.
Bekas Kabareskrim Polri itu mengatakan, dengan adanya kerjasama ini tentu saja bisa diyakinkan jika Standard Operasinoal Mekanisme (SOP) di Kemhub yang mencakup perhubungan darat, laut, dan hawa dapat dalam tempat mencegah optimal.
“Mencegah tindakan terorisme yang menyertakan fasilitas trasportasi tentu saja merupakan keperluan yang menekan. Sebab jika sampai tindakan ini dilewatkan jadi efek sosialnya sangat besar. Perumpamaannya masalah bom Bali, peristiwanya cuma sesaat tetapi efeknya sampai saat ini,” kata alumni Akpol 1985 ini.
Menurut dia, kerja sama pada BNPT bersama dengan Kemhub sendiri sebenarnya sudah berjalan lama dalam beberapa segi. Dimana BNPT sendiri saat ini dengan dibantu dengan Kemhub sudah seringkali membuat SOP pada fasilitas dan prasarana transportasi seperti Kereta Api, Terminal Angkutan Darat, Pelabuhan Laut, Bandar Hawa dan fasilitas transportasi yang lain untuk menghadapi intimidasi terorisme.
“Kerja sama BNPT dengan Kemhub sebetulnya telah berjalan lama. Saat ini menyusunan SOP dalam cakupan transportasi ikut dibantu dari kemenhub. Ditambah lagi kami menkoordinasikan dengan 36 Kementerian/Instansi. Bahkan juga pegawai BNPT ada juga yang dari Kemenhub. Serta MoU yang kita tandatangani di hari ini merupakan bentuk dari payung hukum yang nantinya tentu saja akan ditindak lanjuti dengan Kesepakatan Kerja Sama pada Deputi di BNPT dan Dirjen di Kemenhub,” katanya.
Suhardi ikut menuturkan jika ruangan cakupan dari MoU ini sendiri salah satunya mencakup pengaturan program, taktik, dan pekerjaan penanggulangan terorisme di bidang transportasi; pengaturan penanggulangan terorisme di bidang transportasi; Pemakaian potensi dan kekuatan sumber daya beberapa pihak dalam penanggulangan terorisme.
“Tidak hanya itu tentu saja ada transisi data dan info dalam penanggulangan terorisme, penambahan sdm dalam penanggulangan terorisme, lalu ada publikasi penanggulangan terorisme di lingkungan Kemenhub dan pekerjaan lainnya yang tentu saja semua di bidang transportasi. Ini begitu strategis bila kerja sama ini dibuat dengan optimal. Hingga kita bekerjasama dan optimal dalam melaksanakan pekerjaan mencegah dan mengevaluasi,” katanya.
Untuk itu yang akan datang, menurut jenderal bintang tiga ini, BNPT akan selalu memiliki komitmen mengawasi beberapa langkah mencegah supaya bisa terwujud. Serta kerja sama ini jadi satu penguatan dalam menjalankan amanah undang-undang berkaitan penanggulangan terorisme.
“Kami ikut melaksanakan perintah UU, kami sebagai koordinator dari semua Kementerian/Instansi dalam rencana mengindentifikasi permasalahan termasuk menahan suatu, karena tidak mungkin dapat teratasi pada sebuah kementerian saja,” papar mantan Kapolres Metro Jakarta Barat itu.
Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi menyongsong baik kerja sama dengan BNPT ini. Pihaknya ikut ingin pastikan dan bisa jamin jika negara ini aman dari intimidasi terorisme terutamanya dalam soal cakupan transportasi baik fasilitas ataupun prasarananya.
“Kewajiban buat kita untuk menyiapkan langkah preventif dalam usaha penanggulangan terorisme. Pak Jokowi selalu mengatakan konsentrasi untuk menantang terorisme, tidak cuma dengan hard power akan tetapi ikut menggunakan langkah soft power,” tutur Budi.
Ia mengatakan MoU yang dikerjakan merupakan langkah soft power dalam usaha menanggulangi terorisme. “Deretan kami siap untuk sama-sama kolaborasi menguatkan pengamanan transportasi. Mudah-mudahan apakah yang di tandatangani ini jadi perihal yang baik, sehingga ikhtiar kita bisa jadikan negara yang aman dan sentosa,” pungkasnya.
