Pasalnya, jika hanya karena alasan klasik tidak tepat sasaran. Seharusnya permasalahan teknis seperti itu yang diperbaiki adalah manajemen bukan malah mencabut subsidi.
“Kenaikan tarif dasar listrik di tengah kondisi ekonomi yang sulit akan sangat memberatkan masyarakat menengah ke bawah. Padahal, seharusnya pemerintah mengupayakan agar masyarakat kelas bawah naik menjadi masyarakat menengah, namun yang terjadi di era pemerintahan Jokowi-JK ini justru sebaliknya,” jelas pemerhati politik Jajat Nurjaman kepada wartawan, Kamis (4/5).
Menurutnya, kebijakan tidak pro rakyat seperti ini akan memicu pergolakan baru di masyarakat karena dampak dari kenaikan tarif listrik akan sangat luas. Masyarakat tidak hanya dipaksa harus mengeluarkan biaya lebih untuk membayar tagihan listrik tapi dampak dari kenaikan listrik bisa jadi akan berdampak pada kenaikan harga kebutuhan lain. Tidak hanya usaha kecil, masyarakat juga dapat terancam gulung tikar yang tentunya akan semakin menambah beban masyarakat.
“Sebagai pemimpin tertinggi, seharusnya Jokowi paham kondisi masyarakat yang sedang sulit. Dengan seringnya mengeluarkan kebijakan tidak pro rakyat seperti ini, saya kira sudah tidak layak lagi Jokowi disebut pemimpin wong cilik. Nyatanya di bawah kepemimpinan Jokowi bukan kesejahteraan yang diterima rakyat tetapi malah menambah beban hidup rakyat,” tegas Jajat yang juga direktur eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy Indonesia (NCID).
Hadiah Mayday Dari Jokowi adalah Harga Listrik Naik
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengecam kenaikan tarif dasar listrik yang baru saja diberlakukan oleh Pemerintah. Di saat harga sumber energi minyak, batubara, gas, dan energi terbaharukan di dunia turun, anehnya harga listrik di Indonesia justru naik.
“Apalagi pendapatan masyarakat tidak ada kenaikan. Bahkan daya beli buruh cenderung turun akibat adanya PP 78/2015,” kata Presiden KSPI Said Iqbal.
Said Iqbal mengatakan, banyak sekali hak rakyat yang dipreteli. Penyampaian aspirasi yang dipersempit, kebijakan upah murah, jaminan kesehatan bermasalah, dan pencabutan subsidi, ibaratnya adalah kado pahit Mayday yang diberikan kepada buruh.
“Selain ruang demokrasi yang dipersempit karena buruh tidak boleh aksi mayday di Istana, harga-harga kebutuhan terus melambung tinggi. Ini menjadi semacam kado pahit bagi buruh dan rakyat,” kata Iqbal di Jakarta, Rabu (3/5/2017).
Sebagaimana diketahui, masyarakat pelanggan listrik golongan 900 Volt Ampere (VA) harus merogoh kantong lebih dalam. Tarif listrik golongan yang masuk dalam kategori Rumah Tangga Mampu (RTM) ini naik seiring pencabutan subsidi tahap ketiga yang berlaku mulai 1 Mei 2017. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2016 tentang tarif tenaga listrik PT PLN (Persero) mengatur penerapan tarif non subsidi bagi rumah tangga daya 900 VA yang mampu secara ekonomi.
Lebih lanjut, Said Iqbal meminta agar pemerintah menurunkan kembali tarif dasar listrik dan harga-harga kebutuhan pokok yang banyak dikonsumsi masyarakat.
“Subsidi adalah hak rakyat,” tegasnya.
Khusus untuk listrik 900 VA, Iqbal mengatakan banyak dikonsumsi buruh, karena merupakan salah satu item dalam Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang menjadi dasar kenaikan upah minimun.
Karena itu, yang paling merasakan dampaknya atas kenaikan itu adalah buruh dan rakyat kecil.
