Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) saat ini dinilai berada diambang kehancuran. Sejumlah pasangan calon (Paslon) yang berlaga di berbagai daerah, kalah dalam Pilkada serentak tahun ini. Faktor `Ahok Effect`, melupakan rakyat kecil sebagai jargon, dan menjauhi umat Islam disebut sebagai penyebab partai ini diambang kehancuran. Ditambah sejumlah kadernya terjerat kasus korupsi.
Jika keadaan ini terus berlangsung, partai berlambang Banteng Moncong Putih itu kalah telak pada Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.
Timbul anggapan jika mengacu pada realita kegagalan beberapa paslon PDIP dalam Pilkada serentak, serta minimnya kader-kader yang dianggap ‘qualified’, diyakini pada pemilihan legislatif (Pileg) dan pemilihan presiden (Pilpres) 2019 mendatang PDIP semakin terpuruk.
“Jika melihat kondisi saat ini, tentu bisa terpuruk,” kata Ketua Umum Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar), Sugiyanto, di Jakarta, Minggu (22/5/2017).
Terlebih, lanjut dia, kader potensial Boy Bernardi Sadikin yang berhasil menjadikan PDIP sebagai ‘the Rulling Party’ baik Pileg, Pilkada dan Pilpres, diabaikan peran juang dan eksistensinya sehingga mengundurkan diri dari PDIP. Hal ini tentunya, semakin yakin membuktikan dugaan masyarakat terutama para wong cilik bahwa pimpinan pusat PDIP bersikap tak komitmen dan berintegritas dalam membela wong cilik.
Menurutnya, jika PDIP tak mau lebih cepat alami kehancuran hingga ditinggalkan masyarakat, disarankan agar PDIP segera lakukan pembersihan internal partai. “Baik secara ideologi serta mengembalikan peran kader-kader marhaenis sejati,” ungkapnya.
Disisi lain, Direktur Eksekutif Indonesian for Transparency and Akuntabillity (Infra), Agus Chaerudin, menilai, akibat dari arogansi pimpinan pusat PDIP lebih utamakan kepentingan pemodal berkedok demokrasi. Terlebih, terpidananya Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) selaku calon kepala daerah dari PDIP justru akibatkan gelombang penolakan masyarakat kepada siapapun calon kepala daerah usungan PDIP.
Masyarakat, menurut dia, jelas tak akan melupakan dugaan khianatnya PDIP saat dua kali diberi kesempatan jadi penguasa NKRI. Dimana, realita kebijakan PDIP sebagai penguasa lebih banyak mengutamakan kepentingan pemodal dibanding mengutamakan kebutuhan masyarakat.
“Kebijakan Saat Megawati menjadi RI 1 menggantikan Presiden Gus Dur (alm), tidak menyentuh rakyat, malah yang terlihat mengeluarkan perintah surat keterangan R/D obligor BLBI. Juga menjual murah aset RI seperti Indosat dan Kapal Tangker milik BUMN Pertamina,” katanya di Jakarta, Minggu (22/5/2017).
Menurut dia, ingatan luka masyarakat kembali memuncak akibat intervensi keputusan pemerintah oleh pimpinan PDIP baik kebijakan strategis pemerintah pusat maupun menghalalkan segala cara demi kemenangan Ahok.
Tutup Mata
Pakar hukum tata negara, Margarito, menilai sikap dukungan PDIP terhadap Ahok secara tak langsung merupakan bukti bahwa PDIP menutup mata terhadap kepentingan rakyat kecil.
“Dengan dukung Ahok jadi calon Gubernur kemarin, berarti mereka menutup mata dengan pelanggaran hukum. Tutup mata atas penggusuran dan kasus besar reklamasi yang jelas pelanggarannya. Mereka bilang nawacita, trisakti, partai wong cilik tetapi ujung- ujungnya begini,” tukas Margarito, di Jakarta, beberapa waktu lalu.
Margarito melihat, saat ini warga Jakarta pun sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi dan hanya bisa berpasrah diri serta berdoa agar mereka tetap menutup mata terhadap hukum, pelanggaran UU dan perusakan lingkungan dan penderitaan rakyat kecil. Dan berujung pada kehancuran bangsa.
