[ad_1]
DEPOK – Pemerintah Kota Depok meminta bantuan kepada DPR RI untuk membenahi penataan sistem pencegahan banjir sebagai daerah penyangga Ibu Kota.
Sebab selama ini Pemerintah Kota Depok belum mendapatkan jawaban dari Kementerian Pekerjaan Umum terkait usulan anggaran Rp451 miliar soal normalisasi situ.
“Kami berkomitmen melakukan advokasi untuk Depok. Enggak mustahil nanti tergantung pembahasan, Depok kan banyak berkaitan dengan Jakarta. Dampaknya juga sangat signifikan,” ungkap Anggota DPR RI Mahfudz Abdurrahman, Selasa (6/4/2016).
(Baca Juga: Antisipasi Banjir, Pemkot Depok Anggarkan Dana Rp85 Miliar)
Mahfudz mencontohkan, anggaran tahun ini untuk normalisasi Situ Bojongsari di Depok mencapai Rp19 miliar. Ia mengakui, selama ini terdapat hambatan masalah kewenangan yang berada di pemerintah pusat.
“Kami usahakan advokasi supaya tak ada lagi hambatan-hambatan, seperti revitalisasi situ itu selama ini di PU. Namun DKI tentu cari lahan kantong-kantong air,” jelas politikus PKS itu.
Tak hanya soal banjir, pihaknya juga menerima usulan soal pembenahan infrastruktur jalan. Sekretaris Daerah Kota Depok Harry Prijanto mengajukan proposal tersebut kepada DPR.
“Anggaran Rp1,3 triliun itu diperuntukan membangun infrastruktur air bersih di Kota Depok. Kami juga memiliki kebutuhan sesuai janji Pak Wali yang ingin membangun RSUD di wilayah timur. Hitungan kasar setelah kami hitung mencapai Rp500 miliar, itu di luar lahan. Jika dengan lahan diperkirakan mencapai Rp2 triliun,” paparnya.
Harry menjelaskan, lahan di wilayah timur lebih mahal jika dibandingkan di wilayah barat Depok. Pihaknya kini tengah fokus terhadap pembebasan lahan untuk RSUD di wilayah timur.
“Semoga pusat bisa membantu kami minimal Rp500 miliar untuk membangun RSUD di wilayah timur,” tandas Harry.
[ad_2]
