Jakarta, Liputan7up.com – Anggota Komisi III Ahmad Sahroni menyakini Polri dapat mengawasi netralitas dan tidak berpihak pada siapa saja pada Pemilu dan Pemilihan presiden 2019. Faktanya karena penegak hukum langsung dipantau oleh masyarakat.
Pengakuan ini menyikapi pidato berkebangsaan capres nomer urut 02 Prabowo Subianto. Prabowo mengemukakan pesan spesial pada aparat kepolisian untuk setia pada bangsa dan negara, bukan pada individu.
“Saya meyakini Polri akan mengawasi netralitas dengan tidak jadi alat partai maupun capres mana saja, baik calon presiden nomer urut 01 ataupun 02,” tuturnya, Selasa (15/1) malam.
Politisi NasDem ini mengutarakan, Kapolri Jenderal Tito Karnavian semenjak tahun 2018 lalu dengan tegas sudah mengatakan akan menindak anggotanya yang berlaku tidak netral saat Pemilihan kepala daerah. Kapolri bahkan juga menerbitkan ketentuan tentang larangan buat anggota Polisi untuk mendokumentasikan data Pemilihan kepala daerah.
“Adanya ketentuan dikeluarkan Kapolri, ditambah terdapatnya hotline laporan dari masyarakat jika diketemukan adanya anggota Polri tidak netral, semestinya jadi acuan bagaimana Polri sudah coba memberikan keyakinan netralitas mereka dalam pesta demokrasi yang akan datang,” tegasnya.
Tidak hanya itu, Sahroni menjelaskan, Polri melalui Divisi Propam pun sudah buka hotline berkaitan Pemilihan kepala daerah serentak 2018. Melalui hotline tersebut, masyarakat dipersilakan melapor jika temukan anggota Polri yang tidak netral saat penerapan Pemilihan kepala daerah.
Ketidakprofesionalan Polri dalam netralitas Pemilu bisa dikatakan melalui nomer 021-7218615 atau surat elektonik dengan alamat divpropam99@gmail.com.
“Penduduk saat ini gawat, dan saya meyakini Polri pun tahu itu. Penduduk saat ini sudah jadi pengawas langsung bagaimana sikap Polri dalam Pemilu serentak yang akan datang. Jadi percayalah jika Polri akan netral karena dipantau langsung oleh masyarakat,” tutupnya.
