Jakarta, Liputan7up.com – Instansi Survey Indonesia (LSI) dengan Indonesia Corruption Watch (ICW) melaunching hasil survey nasional berkaitan persepsi publik pada korupsi. Akhirnya, ada trend penurunan setiap tahunnya di pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi.
Periset LSI, Burhanuddin Muhtadi mengemukakan, pada umumnya populasi sampel survey tersebut sebagian besar masih memandang tingkat korupsi di pemerintahan Indonesia bertambah. Akan tetapi banyaknya berlainan di setiap tahunnya.
“Penduduk memandang alami penambahan dengan 52 %, yang memandang alami penurunan 21 %, dan tidak alami pergantian 24 %,” papar Burhanuddin dalam acara diskusi ‘Tren Persepsi Publik Mengenai Korupsi di Indonesia’ di lokasi Menteng, Jakarta Pusat, Senin (10/12).
Akan tetapi, angka penambahan itu alami penurunan dibanding dua tahun awal mulanya. Tahun 2016 masyarakat memandang korupsi di pemerintahan alami penambahan sebesar 70 %, tahun 2017 sebesar 55 %, dan 2018 sekitar 52 %.
“Walau yang mengatakan bertambah masih sebagian besar, tetapi trennya alami penurunan dari dua tahun lalu,” jelas ia.
Sesaat untuk penilaian kapasitas di pemerintahan Jokowi, publik memandang dalam setahun paling akhir ini infrastruktur dan service masyarakat berjalan makin baik. Seperti salah satunya pembangunan jalan sebesar 72 %, service kesehatan 66 %, dan bangun pembangkit listrik 59 %.
“Namun, dalam langkah menahan korupsi dan menegakkan hukum pada pelaku korupsi masih butuh ditingkatkan. Masih tetap dibawah 50 % dengan menegakkan hukum pada pelaku korupsi 44 % dan menahan korupsi 43 %,” Burhanuddin menandaskan.
Survey ini dikerjakan pada 8 Oktober s/d 24 Oktober 2018. Populasinya merupakan Masyarakat Negara Indonesia (WNI) dengan umur 19 tahun ke atas.
Jumlahnya sampel sekitar 2 ribu responden diambil dengan acak menggunakan cara multistage acak sample. Mengenai margin of error survey tersebut sebesar 2,2 % dengan tingkat keyakinan 95 %.
Responden dipilih diwawancara melalui tatap muka. Trend dalam launching didapat hasil dari survey nasional 2016 dan 2017 yang diselenggarakan ikut oleh instansi lainnya seperti CSIS (2016) dan Polling Center (2017).
