Jakarta, Liputan7up – Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyoroti lima hal utama dalam pidato politik awal tahun 2018 hari ini.
Sebagai pembuka, mantan presiden RI tersebut menyorot soal penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018 dan persiapan Pemilu 2019.
“[Pilkada dan Pemilu] bukan urusan elite politik semata. Juga merupakan kepentingan rakyat karena akan berpengaruh terhadap nasib dan masa depan rakyat kita,” kata SBY membuka pidato politik yang dilakukan di halaman Kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Bogor, Cibinong, Jawa Barat, Jumat (5/1).
Poin pertama dalam pidato SBY adalah menyinggung etika politik dalam pelaksanaan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019. Ia mengatakan semua pihak harus menjunjung tinggi etika agar helatan mendatang berlangsung secara jujur, adil, dan demokratis.
Bagi pihak yang menang, kata SBY, harus bersyukur dan menghormati pihak yang kalah. Sebaliknya, pihak kalah harus menerima dengan kesatria dan mengucapkan selamat pada yang menang. SBY mengatakan, itulah yang sudah dilakukan partainya.
“Tidak mewariskan kebencian kepada penerus. Ini indahnya sportivitas dalam politik yang beradab,” kata pria yang menjabat presiden selama dua periode dari 2004-2014 tersebut.
Poin kedua, SBY meminta semua pihak menjaga integritas dan kualitas kinerja dalam gelaran Pilkada 2018 dan persiapan Pemilu 2019.
Ia meminta berbagai pihak terkait seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bekerja secara gigih. Ia pun mendorong semua pihak memerhatikan ancaman pembocoran data dari sisten teknologi informasi pemilu yang berisiko mengubah hasil pemungutan suara.
“Jangan terjadi kesalahan apalagi prinsip sifatnya. Selain harus cakap dan berintegritas baik, penyelenggara Pemilu harus siap bekerja dengan intensitas tinggi,” lanjut SBY.
Politikus yang dikenal gemar menelurkan album musik itu pun meminta elemen negara menjaga kenetralan dalam pesta demokrasi. Pada poin ketiga, SBY secara tegas mendesak Badan Intelijen Negara, Kepolisian RI, Kejaksaan, TNI, serta BUMN dan BUMD tidak ikut bermain politik, atau melakukan aktivitas yang bisa memenangkan kandidat tertentu.
SBY juga meminta para penegak hukum tidak mengkriminalisasi kandidat tertentu karena pesanan kekuatan politik.
“Penggunaan keuangan negara harus diawasi dan diperiksa. Jangan sampai digunakan untuk kepentingan kandidat dan parpol tetentu,” kata pensiunan Jenderal TNI tersebut.
Poin keempat yang disorot SBY adalah arus informasi baik lewat media massa maupun media sosial. SBY menyatakan, Partai Demokrat meminta media-media massa juga agar menjaga netralitasnya. Ia meminta pemberitaan, khususnya terkait gelaran Pilkada dan Pemilu, harus berimbang dan adil sehingga tak menjadi corong politik pihak-pihak tertentu.
Sementara untuk media sosial, SBY menilai ada potensi akan digunakan sebagai wahana kampanye hitam. Dia pun meminta seluruh elemen masyarakat, termasuk negara untuk memerhatikan khusus atas hal tersebut.
“Kita tahu medsos nyaris tak tersentuh hukum, sehingga muncul berita hoaks dan fitnah. Pihak kuat sering menggunakan medsos untuk menghabisi lawan politik. Banyak pihak menjadi korban serangan tak bertanggung jawab melalui medsos. Karenanya Partai Demokrat mendukung penuh negara, dalam hal ini DPR dan pemerintah untuk menertibkan medsos. Yang penting adil tidak tebang pilih,” kata SBY.
Poin terkahir, SBY menyanjung rakyat Indonesia yang ia nilai sudah matang, tertib, dan partisipatif dalam berdemokrasi. Meski begitu, ia menegaskan agar oknum elite-elite politik tidak memanipulasi rakyat untuk mencapai tujuannya.
“Jangan ada intimidasi, jangan menghalangi kehendak rakyat, jangan curang dan berani mengubah suara rakyat,” tegasnya.
