Pilgub DKI 2017 tinggal lima hari lagi. Sejumlah hiruk pikuk terjadi jelang warga Jakarta menggunakan hak pilihnya untuk memilih orang nomor satu dan dua di ibu kota.
Isu-isu ini juga membuat situasi Pilgub DKI kian menyita perhatian. Bahkan, Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo ikut turun tangan.
Isu ini juga bikin salah satu calon kandidat Pilgub DKI panas. Kredibilitas penyelenggara pemilu juga menjadi taruhan.
Berikut 4 isu panas kami Himpun jelang Pilgub DKI 2017:
1. Aksi 11 Februari di Istiqlal
Sejumlah ormas Islam akan menggelar aksi long march dari bundaran HI ke silang Monas pada 11 Februari nanti. Namun rupanya, aksi ini ditentang oleh Polri dan TNI.
Kapolri Jenderal Tito Karnavian meminta agar tak ada aksi long march. Sehingga aksi yang digelar nantinya berupa salat berjamaah dan tausiah di Masjid Istiqlal. Kendati mempersilakan, Tito mengancam akan menindak tegas pihak-pihak yang melanggar hukum dalam aksi itu.
“Kami sudah mengecek bahwa untuk acara besok tidak ada surat pemberitahuan karena sesuai aturan acara itu berlangsung minimal dua hari sebelum dilaksanakan maka sekali lagi karena tidak ada pemberitahuan kami akan melakukan tindakan pembubaran paksa,” kata Tito didampingi Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kapolda Metro Jaya Irjen Mochammad Iriawan dan Panglima Kodam (Pangdam) Jaya Mayjen Teddy Lhaksmana di Mapolda Metro Jaya, Jumat (10/2).
Tito mengatakan, alasan lain dilarangnya acara tersebut lantaran kepolisian juga mencium adanya muatan politik dari aksi longmarch itu. Aksi tersebut dilarang lantaran dinilai mengganggu momen Pilkada.
“Kalau itu dilaksanakan maka Polri didukung TNI akan melaksanakan tindakan tegas sesuai pasal 15 yaitu membubarkan. Kalau melakukan perlawan dapat digunakan tindakan lain. Untuk itu saya minta tegas enggak ada kegiatan longmarch jalan kaki,” kata dia.
Tito mengatakan, telah mendapat informasi bahwa massa yang awalnya berencana menggelar aksi longmarch dari Bundaran Hotel Indonesia ke Monas memilih melakukan zikir dan tausiah di Masjid Istiqlal. Menurut Tito, sebanyak 20 ribu personel gabungan bakal dipersiapkan untuk mengawal acara dzikir dan tausiah di Masjid Istiqlal.
“Kelompok-kelompok ini yang mau aksi mengubah dengan cara dilaksanakan di Istiqlal dalam bentuk ibadah dan tausiah. Untuk perubahan ini sepanjang enggak melawan hukum bisa dilakukan namun masih cukup kental aroma politik dari masalah ini. Kita lihat bahwa masalah keagamaan sebaiknya enggak dikaitkan dengan poltik,” ujar Tito.
2. e-KTP dari Kamboja
Kabar soal pengiriman e-KTP palsu dari Kamboja itu beredar cepat di media sosial. Dalam sekejap sudah disebar ke mana-mana. Bahkan ada yang menyebut jumlahnya sampai 450.000 lembar. Ada juga yang bilang sampai tiga kontainer. Sengaja dibuat untuk mengacaukan Pilkada DKI Jakarta.
Anggota Komisi II DPR pun melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke bea cukai Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Kamis (9/2). Informasi di media sosial yang menyebut adanya ribuan E-KTP dari Laos dan Kamboja ternyata tidak benar.
Tapi Komisi II DPR menemukan 36 buah E-KTP, 32 buah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan satu buah tabungan Bank Central Asia berisi Rp 500.000 dan satu Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang berasal dari Kamboja. Jumlahnya hanya 36, bukan ribuan apalagi ratusan ribu dalam tiga kontainer.
“Informasi dan dugaan yang berkembang di luar yang jumlahnya sampai ratusan ribu bahkan sampai 3 kontainer adalah tidak benar dan sudah dibantah Dirjen,” kata Anggota Komisi II yang ikut sidak, Agung Widyantoro saat dihubungi, Kamis (9/2).
Agung mengaku mendapatkan informasi dari bea cukai Bandara Soekarno-Hatta bahwa 36 buah e-KTP dari Kamboja tidak digunakan untuk Pilkada serentak 2017. Menurut informasi, 36 KTP itu digunakan untuk kepentingan tindak pidana ekonomi.
Indikasinya, karena dalam paket kiriman itu tidak hanya berisi e-KTP tetapi juga 32 buah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan satu buah tabungan BCA berisi Rp 500.000 dan satu kartu ATM yang berasal dari Kamboja.
“Katanya pak kami bisa mempertanggungjawabkan. Kami belum selesai, dugaan sementara ada motif tindak pidana ekonomi,” kata Agung di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (10/2).
3. Dijaga belasan ribu polisi
Polri mengerahkan 16.222 Personel gabungan untuk menjaga situasi kemanan DKI tetap kondusif saat pencoblosan 15 Februari nanti. Situasi ini justru dikhawatirkan membuat Jakarta semakin mencekam. Jumlah TPS yang akan digunakan warga Jakarta pada 15 Februari nanti 13.023.
“Ada 16.222 personel kepolisian untuk mengamankan itu, nanti ada Linmas yang membantu,” ujar Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Raden Prabowo Argo Yuwono di Mapolda Metro Jaya, Semanggi, Jakarta Selatan, Rabu (8/2).
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan menilai, pengerahan personel kepolisian dalam jumlah besar ke Jakarta adalah hal yang wajar. Mengingat, Jakarta adalah Ibu kota dan masuk dalam daerah rawan konflik dari 101 daerah yang menggelar Pilkada.
“Saya percaya kepada polisi kita bisa bertindak profesional. Tentu Jakarta karena ibu kota agak hangat sedikit tentu diperlukan petugas yang lebih banyak,” kata Zulkifli di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (10/2).
Zulkifli berharap, kehadiran personel Polri mengamankan tahapan pencoblosan bisa membuat gelaran Pilgub DKI Jakarta lebih aman dan tertib.
“Oleh karena itu, kita berharap sekali lagi Pak polisinya, rakyat bisa membuat tentram masyarakat. KPU, Bawaslu, polisi kalau semua bisa bertugas dengan baik maka pemilihnya bisa legitimit,” imbuhnya.
Polri diimbau bertindak profesional untuk menjamin keamanan dan ketertiban dalam hajatan demokrasi di DKI Jakarta. Hal ini, kata dia, juga membuat warga Jakarta merasa aman dan nyaman untuk menggunakan hak pilih mereka.
“Aparat kemanaan kita Polri kita berharap bertindak profesional ya sekali lagi ini kontestasi bagi seluruh rakyat Indonesia antar kita,” terangnya.
4. Selebaran 10 kebohongan Anies-Sandi
Pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno diserang kampanye hitam jelang pencoblosan Pilgub DKI pada 15 Februari nanti. Mereka dituduh melakukan kebohongan kepada masyarakat DKI Jakarta atas semua datanya.
Kampanye hitam kepada pasangan nomor urut 3 itu melalui selebaran bertuliskan ’10 kebohongan Anies-Sandi’. Adapun isi selebaran itu mengenai tuduhan kebohongan kandidat tersebut selama melakukan kampanye.
Bidang Advokasi tim Pemenangan Anies-Sandi, Yupen Hadi mengungkapkan kronologi ditemukannya selebaran ’10 Kebohongan Anies Sandi’ beredar di kawasan Pisangan Baru, Matraman, Jakarta Timur Rabu (8/2) lalu.
Hasil pemeriksaan, diketahui selebaran tersebut dibagikan dari rumah ke rumah. Tak hanya di Pisangan Baru, selebaran tersebut sebelumnya juga telah disebarkan di kawasan Jakarta Selatan secara masif.
Malamnya sekitar pukul 20.00 WIB, petugas mendatangi rumah salah satu diduga pelaku di kawasan Jakarta Barat. Benar saja, lebih dari 30.000 selebaran serupa ada di rumah Edo.
“Di rumahnya ada brosur sekitar 50.000 brosur yang rencananya dibagikan untuk Jakarta Timur, artinya ada upaya masif untuk kampanye hitam dan itu jelas melanggar hukum pasal 178 ayat 2 dengan ancaman hukuman 3 sampai 18 bulan kurungan,” terang Yupen.
