News

TKN Jokowi Sebut Akan Warisi Permasalahan Yang Lebih Mudah

TKN Jokowi Sebut Akan Warisi Permasalahan Yang Lebih Mudah

Jakarta, Liputan7up.com – Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf mengaku Joko Widodo sudah membuat kapasitas kelistrikan Indonesia bertambah. Berarti saat dia menjabat menjadi Presiden bersama dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla semenjak 2014.

Menurut Direktur Program TKN Aria Bima, karena proyek listrik 35 ribu megawatt yang diinisiasi pengerjaannya di waktu Jokowi-JK. Defisit listrik yang berlangsung di 11 lokasi dengan perlahan mulai terkurangi.

“Jika dahulu itu defisit. Ingin bangun apakah? Telah konektivitasnya ikut kurang. Saat ini diberi tambahan pembangunan infrastruktur listrik, listrik kita jadi deposit,” tutur Aria dalam diskusi 4 Tahun Kepemimpinan Jokowi di lokasi Cikini, Jakarta, Kamis, 18 Oktober 2018.

Aria mengemukakan, sebab keadaan itu, penduduk sekarang dengan lebih rata dapat nikmati masuknya listrik ke lokasi mereka. Diluar itu, ekonomi ikut juga tergerak sebab saluran listrik membuat industri dapat berkembang di satu daerah. “Jika dahulu banyak defisit, bagaimana orang ingin investasi?” tutur Aria.

Selanjutnya, menurut Aria, dibawah kepemimpinan Jokowi. BUMN-BUMN ikut didorong untuk lebih pastikan jika pelaksanaan usaha mereka memberikan manfaat yang riil dirasa penduduk, termasuk juga dalam soal kelistrikan. BUMN seperti Perusahaan Listrik Negara (PLN) disuruh untuk tak akan mencari keuntungan semata-mata dari usaha mereka.

“PLN ikut kalang kabut sebetulnya sebab deposit ini kan keluarkan biaya (perawatan infrastruktur). Tetapi tidak apa-apa. PLN tidak perlu untung, Pertamina tidak mesti untung. Sebab saat ini BUMN lebih didorong agar bagaimana ia jadi agen pembangunan, tidak korporasi saja,” tutur Aria.

Selain itu, pengamat kebijaksanaan publik dari International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) Mickael B Hoelman memandang pemerintahan Jokowi-JK sudah sukses turunkan angka kemiskinan dengan berarti saat empat tahun mereka menjabat.

“Saya kira siapa juga pemerintahan ke depan, mereka mengurus negara dengan warisan ini bisa menjadi lebih gampang,” tutur Mickael di peluang yang sama.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Juli 2018 tunjukkan jika angka kemiskinan ialah 9,82 % atau 25,95 juta orang. Angka itu paling rendah semenjak Indonesia merdeka.

Diluar itu, Mickael mengemukakan, Jokowi ikut sukses turunkan rasio gini atau derajat ketidakmerataan distribusi penghasilan masyarakat ke angka 0,389 pada 2018.

Mickael berpandangan jika pemerintah setelah itu, terlepas apa itu kembali di pimpin Jokowi atau capres lainnya, Prabowo Subianto, diwarisi persoalan ekonomi yang lebih gampang ditemui daripada waktu perubahan pemerintahan pada 2014. “Siapa saja yang akan jadi presiden, pemerintahannya mewarisi satu ruangan yang lebih bebas (dalam ekonomi),” tutur Mickael.

To Top