liputan7up – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memfasilitasi pembiayaan pada beberapa petani pangan yang tidak dapat terhubung Credit Usaha Rakyat (KUR) dengan pembiayaan Usaha Mikro (UMI). Pembiayaan ini tiada jaminan, cepat dan mudah.
Direktur Skema Manajemen Investasi Ditjen Daftar Kementerian Keuangan Joko Hendrato menjelaskan banyak petani pangan yang tidak dapat terhubung KUR sebab mereka tidak miliki jaminan.
“Untuk mereka yang miliki usaha produktif termasuk juga petani akan tetapi tidak mempunyai jaminan, kita (Kementerian Keuangan-red) turut meningkatkan pembiayaan usaha mikro (Umi) dengan bekerja bersama serta melestarikan instansi pembiayaan yang telah ada dengan prinsip tingkatkan (enhanching) serta menguatkan (empowering),” tutur Joko Hendrato pada Rapat Pengaturan dengan Lembaga Berkaitan dalam rencana Penerapan FPPS di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (21/3).
Untuk penyaluran dana pembiayaan usaha mikro itu, Kemenkeu membuat Tubuh Service Umum Peningkatan Investasi Pemerintah (BLU-PIP). BLU ini lalu bekerja bersama dengan tiga perusahaan penyalur pembiayaan UMI. Yaitu PT PNM, PT Bahana Artha Fentura serta PT Pegadaian.
“Tiga partner BLU-PIP itu kembalikan dana yang dialirkan ke Kemenkeu dengan bunga maximum 4 %,” kata Joko Hendrato. Bunga itu dipakai untuk biaya administrasi di BLU-PIP punya Kemenkeu, publikasi serta penjaminan investasi supaya dana yang ada dapat di kembangkan dengan berkepanjangan.
Diawali pada tahun 2017 sampai sekarang ini, terdapatnya dana untuk pembiayaan usaha mikro dari APBN Rp 7 triliun. Terbagi dalam Rp 1,5 triliun pada tahun 2017, Rp 2,5 triliun pada tahun 2018, serta pada tahun 2019 sekitar Rp 3 triliun.
Tahun 2017, sudah membiayai Usaha Mikro sekitar 307 ribu nasabah. Serta sampai sekarang ini totalnya sampai 846 ribu nasabah usaha mikro dari keseluruhan usaha mikro di Indonesia yang diprediksikan sampai 44 juta.
“Beberapa petani dapat mengkases dana Umi melalui PNM, Pegadaian atau Bahana Artha Fentura dengan plafon pembiayaan maximum Rp 10 juta per usaha mikro,” ungkap Joko Hendrato.
Ada tiga langkah buat petani yang ingin memperoleh pembiayaan UMI tiada jaminan dari BLU-PIP dibawah Kemenkeu. Pertama, dengan individu beberapa petani yang ingin terhubung pembiayaan usaha mikro dapat jadi anggota PT PNM.
“Syaratnya mereka mesti miliki usaha produktif, petani yang menanam padi, jagung serta kedelai ialah termasuk juga miliki usaha produktif,” lebih Joko Hendrato.
Ke-2, petani yang telah berkelompok seperti masuk dalam Grup Tani (Poktan) bisa mengkases pembiayaan usaha mikro ini melalui PT Pegadaian. Ke-3, petani yang telah berkelompok berbentuk Koperasi Pertanian (Koptan) atau mempunyai Instansi Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA) dapat terhubung pembiayaan usaha mikro tiada jaminan melalui PT Bahana Artha Ventura.
Direktur Pembiayaan Pertanian Kementerian Pertanian Sri Kuntarsih menyongsong baik kedatangan BLU-PIP Kemenkeu ini. Ia juga ajak untuk berpartner dengan Instansi Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA) sebagai binaan Kementerian Pertanian.Salah satunya ialah LKMA Karya Baru Bersama dengan di Desa Beleke, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, NTB.
Beberapa langkah yang dikerjakan Kementan untuk jadikan LKMA semacam itu pertama, menghubungkan petani ke bank-bank pemerintah melalui publikasi pada petani supaya ingin memakai sarana Credit Usaha Rakyat (KUR) yang bunganya begitu rendah yaitu 7 % per tahun.
Kementan mengharap utang KUR yang didapat petani dapat untuk dipakai budidaya pertanian dalam makna luas seperti tanaman panga, hortikultura, perkebunan serta peternakan serta usaha lainnya.
“Menjadi penghubung petani dengan perbankan, jadi LKMA akan memperoleh layanan dari perbankan,” katanya. Kementan melalui Direktorat Jenderal Prasarana serta Fasilitas Pertanian (PSP) pun tengah mempersiapkan Tubuh Service Umum (BLU) Pembiayaan. Tubuh ini bertindak lakukan pembiayaan buat bidang pertanian.
Seperti ditata dalam Ketentuan Pemerintah (PP) No.23/2005 mengenai Keuangan Negara, Tubuh Service Umum, BLU adalah instansi yang tidak fokus keuntungan. Hingga, melalui BLU pemerintah bertindak menggerakkan modernisasi bidang pertanian, terpenting dengan penyediaan alat serta mesin pertanian.
Sri Kuntarsih mengungkapkan, melalui BLU itu, Kementan akan menolong kesusahan beberapa petani, terpenting berkaitan restrukturisasi alat serta mesin pertanian. Salah satunya maksudnya, beberapa petani bisa ajukan credit terpenting yang terkait dengan pembelian alat-alat produksi.
“Selama ini, perbankan jarang bersedia memberi credit alat pertanian serta mesin. Rata-rata dikasihkan banyak untuk budidaya,” tutur Sri Kuntarsih. Sri Kuntarsih memandang, pemakaian alat serta mesin pertanian mutlak diperlukan bidang pertanian sekarang ini. Hal tersebut, untuk mengangkat produktivitas serta efisiensi yang masih tetap rendah bila corak produksi masih tradisionil.
Diungkapkan Sri Kuntarsih, bahasan tehnis pembentukan BLU Pertanian telah dikerjakan intens dengan Otoritas Layanan Keuangan (OJK). Ia mengharap, BLU pembiayaan itu telah berdiri tahun ini.
“Apalagi tahun ini kajiannya telah tuntas. Untuk pembiayaan BLU pertanian, pemerintah menyediaan biaya sekitar Rp 250 miliar. Sampai empat tahun ke depan, kami harap dapat jadi membesar sampai Rp1 triliun,” kata Sri Kuntarsih.
