Jakarta, Liputan7up.com – Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) membidik selesainya pembangunan 11 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di tahun 2019. Awal mulanya, pemerintah sudah menerbitkan Petunjuk Presiden (Inpres) Nomer 1 Tahun 2019 mengenai Percepatan Pembangunan 11 PLBN Terpadu dan Fasilitas Prasarana Pendukung di Lokasi Perbatasan.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menyatakan, pembangunan di lokasi perbatasan merupakan satu ketetapan yang brilian dan mempunyai nilai begitu strategis.
“Kelak dengan adanya pembangunan lokasi perbatasan, kita bangun pos lintas batas yang dari 18 saat ini telah 7 terjaga, jadi pun terjaga keperluan yang lainnya di lingkungan itu, seperti sekolah, pasar, puskesmas, lalu beberapa sentra-sentra keresidenan masyarakat yang automatis terjaga,” tutur Wiranto di Hotel Aryaduta, Tugu Tani, Jakarta, Senin (28/1).
Menurut dia, pembangunan tersebut dapat juga menyebabkan timbulnya shelter ekonomi baru dan mengembangnya kota-kota di lokasi perbatasan. Automatis, lokasi perbatasan juga jadi kuat, karena ada masyarakat yang tinggal dan melakukan aktivitas disana.
Menteri Dalam Negeri dan Kepala BNPP, Tjahjo Kumolo memberikan, 11 PLBN yang akan dibuat berada di 5 propinsi dan akan memperoleh suport dari gubernur, bupati, dan wali kota disana.
“Gubernur dan bupati atau wali kota di 5 Propinsi (Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Papua, dan NTT) yang jadi tempat pembangunan 11 PLBN di tahun 2019, supaya memberi suport diantaranya berbentuk pengaturan dan penyiapan tempat, pengalihan atau hibah asset, percepatan proses perizinan, serta fasilitasi pembangunannya,” jelas Tjahjo.
Ke-11 PLBN yang akan dibuat itu diantaranya PLBN Serasan Kabupaten Natuna, Propinsi Kepulauan Riau, PLBN Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Propinsi Kalimantan Barat, PLBN Sei Kelik, Kabupaten Sintang, Propinsi Kalimantan Barat, PLBN Long Nawang Kabupaten Malinau, Propinsi Kalimantan Utara, PLBN Labang Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Utara, PLBN Sei Nyamuk, Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Utara.
Lalu, PLBN Oepoli Kabupaten Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, PLBN Napan Kabupaten Timor Tengah Utara, Propinsi Nusa Tenggara Timur, PLBN Yetetkun Kabupaten Boven Digoel, Propinsi Papua dan PLBN Sota, Kabupaten Merauke, Propinsi Papua.
Tidak hanya itu, Wiranto pun mengapresiasi usaha pemerintah dalam bangun infrastruktur di lokasi perbatasan saat 4 tahun paling akhir ini.
“4 Tahun paling akhir ini saya telah lihat akhirnya mengagumkan. Pemerintahan Indonesia dapat bangun lokasi perbatasan dalam kurun waktu yang begitu singkat. Pembangunan infrastrukturnya, pelabuhan-pelabuhan negara, berjalan-jalan, itu juga Pos Lintas Batas perbatasan negara yang 7 itu, itu kan tidak pernah dibuat awal mulanya,” tukasnya.
Menurut dia, banyak kebutuhan untuk Indonesia bangun di perbatasan, diantaranya untuk wujudkan sila ke lima dalam Pancasila. Berarti, masyarakat yang berada di perbatasan memiliki hak memperoleh keadilan untuk kehidupan yang lebih baik.
Harga keperluan inti contohnya, mesti dapat dijangkau buat mereka yang ada di lokasi perbatasan dan sama harga nya dengan di lokasi pusat.
“Saat ini dengan adanya pembangunan infrastruktur di semua lokasi perbatasan, jadi automatis yang semula tidak membuahkan jadi begitu membuahkan. Bermakna memberi nilai lebih ekonomi nasional, apa buat masyarakatnya atau buat devisa negara,” tandas Wiranto.
