liputan7up – Penunjukan langsung Perum Bulog mengimpor bawang putih tak perlu mengharuskan menanam lima % dari paket import, selalu jadi masalah. Sekarang, Komisi Pengawas Pertarungan Usaha atau KPPU menelisik urgensi penunjukan itu.
Tidak sampai disana, KPPU pula mengatakan pemerintah menggagalkan gagasan import itu serta menyelidik dugaan lambatnya seleksi Referensi Import Produk Hortikultira (RIPH) pada importir yang telah lakukan harus tanam.
Komisioner KPPU, Guntuh Syahputra Saragih menjelaskan, komisi ingin mencari tahu adakah kesengajaan kelambanan proses, hingga memunculkan situasi keterpaksaan menunjuk Bulog.
“Atau ada miss pula, mengapa perencanaannya RIPH-nya jadi molor. Jadi, kita masih tetap dalami hal tersebut, awal mulanya kita beri referensi. Jangan pernah import oleh Bulog itu, malah digunakan oleh beberapa importir swasta yang ingin bermain nakal,” tuturnya dalam keterangannya, Senin 8 April 2019.
Dia mengungkapkan, pihaknya memang memonitor penunjukan import oleh Bulog ini. Serta, pada kebijaksanaan itu. pihak Kementerian Pertanian (Kementan) serta Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah di panggil.
KPPU mengaku, kelebihan import bawang putih pada Bulog sebenarnya bisa dimengerti, bila kondisi itu betul-betul darurat. Tetapi bila tidak, semestinya import itu dikerjakan sesuai ketentuan yang laku.
“Janganlah pula pelaku swasta yang lakukan import, untuk hindari keharusan menanam lima % meminjam tangan Bulog. Berarti, tidak lagi dalam pertarungan yang sehat dengan pelaku usaha importir yang lain,” jelasnya.
Sedang Ketua KPPU, Kurnia Toha menyatakan, pihaknya masih minta kebijaksanaan itu diurungkan. Karena, dalam prinsip pertarungan usaha tidak bisa ada diskriminasi.
“Dilihat dari prinsip pertarungan usaha tidak pas, kan untuk swasta mesti menanam. Tapi, untuk ini kan (Bulog) tak perlu menanam. Ini kan diskriminasi,” tuturnya.
Atas kondisi itu, dia mengaku, KPPU tidak dapat memaksa pemerintah tidak untuk menjalankan kebijaksanaan itu. Komisi cuma dapat memberikan nasehat.
”Kita tidak dapat menghukum pemerintah kan, tapi pemerintah yang baik, pasti mesti adil,” katanya.
