Jakarta, Liputan7up.com – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif mengatakan kekuatan sumber daya alam di lokasi Propinsi Papua Barat merupakan bidang yang rawan pada tindak pidana korupsi. Dia mengutarakan, kehutanan, pertambangan, perkebunan, kelautan ataupun perikanan jadi tempat empuk buat pelaku pelaku korupsi.
“Mereka begitu memahami jika sumber daya alam di Tanah Papua melimpah dan gampang korupsi. Hingga kita perlu gagasan tindakan bersama dengan untuk lakukan penyelamatan,” tuturnya seperti dikutip dari Pada, Jumat (21/9).
Dia mengharap semua bagian dari pemerintah, Kepolisian, TNI, sampai masyarakat pro aktif dalam pengawasan. Pengawasan mesti dilaksanakan tambahan ketat supaya kekayaan alam ini dapat memberikan faedah semakin besar buat masyarakat.
Papua Barat telah ditargetkan menjadi propinsi konservasi. Perihal ini menjadi salah satunya usaha strategis untuk mengawasi kekayaan daerah.
“Sejauh ini alam Papua Barat belumlah berlangsung kerusakan yang cukuplah kronis di banding daerah lainnya. Untuk itu mesti dijaga supaya masih lestari dan dapat di faedah anak cucuk di sejumlah generasi yang akan hadir,” tutur Laode.
Sesaat itu, Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani mengatakan, pencanangan propinsi konservasi sisi usaha untuk pastikan supaya pengendalian dan pemakaian SDA lebih berhati-hati dengan mempertimbangkan ide pembangunan yang berkepanjangan.
“Jika ada pelaku ‘illegal logging’ berarti mereka tidak mempunyai izin dari pemerintah ditempat. Mereka seenaknya mengeksploitasi SDA dan masyarakat tidak bisa akhirnya,” tutupnya.
